Prof Zudan Ketum Korpri Ingatkan Para Dosen PNS Juga Bisa Diberi Sanksi Disiplin Oleh Menteri

WhatsApp Image 2023 07 22 at 10.51.35
120x600
a

Jakarta, otonominews.id – Banyak yang menanyakan kepada saya sebagai Ketua Umum Korpri yang intinya ingin mendapatkan penjelasan apakah seorang dosen bisa diberi sanksi dan dicabut gelar profesornya.

Dalam UU nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur Sipil Negara sudah diatur secara jelas bahwa PNS di Indonesia dibagi dalam dua jenis jabatan yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural misalnya kepala bagian, kepala dinas, dirjen dan lain-lain. Jabatan fungsional itu seperti peneliti, dosen, widya iswara yang didalamnya terdapat jenjang jabatan fungsionalnya seperti peneliti utama, guru besar, widya iswara utama dan lain-lain.
Dalam sistem hukum Kepegawaian di Indonesia, yang sudah diatur dalam UU ASN dan PP Manajemen ASN, PP Disiplin PNS, setiap PNS dapat diberikan reward dan punishment. PNS yang berprestasi diberikan penghargaan dan PNS yang melanggar disiplin PNS diberikan sanksi. PNS yang tidak metaati ketentuan kewajiban dan melakukan pelanggaran terhadap larangan sesuai PP 94 tahun 2021 dikenakan hukuman disiplin. Sanksi disiplin ini dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yaitu Menteri, Gubernur dan Bupati, Walikota.
Oleh karena itu, apabila ada PNS baik dalam jabatan struktural maupun fungsional melanggar disiplin pegawai maka bisa dijatuhkan hukuman disiplin bagi PNS. Hukum disiplin ini ada 3 tingkatan yaitu disiplin ringan, sedang dan berat sesuai Pasal 8 PP No. 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
Jadi seorang professor yang melanggar disiplin PNS bisa diberi sanksi. Misalnya sanksi ringan adalah teguran tertulis. Sedangkan sanksi disiplin berat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 4 bisa berupa turun jabatan setingkat, pembebasan dari jabatannya menjadi pelaksana selama 12 bulan dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Dalam kasus di UNS, dua professor UNS ini mendapatkan sanksi berat sesuai Pasal 8 ayat (4) PP nomor 94 tahun 2021. Sedangkan sanksi yang terberat adalah diberhentikan sebagai PNS. Penjatuhan hukum disiplin kepada dosen PNS di UNS adalah memang kewenangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Bagi dosen yang melanggar disiplin PNS, juga bisa diberikan sanksi. Sanksi bagi Dosen PNS baik yang sudah bergelar professor maupun belum professor, yang terberat adalah sanksi pemberhentian sebagai PNS. Bila ini terjadi, maka otomatis guru besarnya juga copot. Namun bila bila diberi sanksi penurunan jabatan menjadi pelaksana maka yang bersangkutan tetap berstatus sebagai PNS sampai memasuki batas usia pensiun.

Lihat Juga :  Prof Zudan dan Ketua KPU Sulsel Bahas Persiapan Pilkada Serentak 2024

Upaya Administratif

r

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *