Arif juga mempersilahkan bika ada kelompok buruh yang punya isunya sama bergabung dengan pengunjuk rasa. Namun, kalau kelompok huruh punya isu unjuk rasa berbeda, pihaknya mempersilakan mereka mengajukan izin tersendiri saja.
“Kami minta seluruh pekerja berbondong-bondong datang ke Jakarta. Ini karena unjuk rasa ini perlu massa besar,” kata Arif menegaskan.
Sementara Koordinator Presidium AASB, Moh. Jumhur Hidayat, dalam siaran persnya menyebutkan bila tuntutan pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Kesehatan, dan Undang-Undang P2SK dilakukan karena peraturan hukum ini bersifat liberal.
“Undang-Undang tersebut abai terhadap kesejahteraan rakyat khususnya kaum buruh, dan sebaliknya mengabdi kepada oligarki atau pemilik modal yang serakah,” ungkapnya.
“Kami berkeyakinan bahwa undang-undang tersebut adalah anti konstitusi, dan bahkan anti Pancasila. Sehingga semua peraturan hukum itu perlu mendapar koreksi yang bersifat fundamental,” kata Jumhur menegaskan.
Untuk saat ini, seperti diungkapkan Ketua Umum Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Rudi D. Haman, menambahkan peserta aksi buruh di depan kawasan Istana Negara ini, datang dari tiga provinsi, yaitu DKI, Jabar, Banten. Perwakilan buruh dari beberapa provinsi lain juga akan hadir.
Aksi yang sama, kata Rudi, juga dilakukan secara serentak di daerah. Rudi pun menyerukan agar seluruh buruh dan masyarakat Indonesia ikut hadir di aksi sejuta buruh.
“Aksi kami dipusatkan di sepanjang jalan Sudirman dan MH. Thamrin, Jakarta,” katanya.
Rudi meminta aparat, terutama yang bertugas di kawasan Istana Negara, khususnya Presiden Joko Widodo untuk merespons aksi ini secara bermartabat dengan memenuhi tuntutan peserta aksi.
“Setidaknya akan ada sekitar 40 organisasi pekerja, juga ada mahasiswa, masyarakat, dan lain-lainnya yang terlibat dalam aksi ini,” kata Rudi.***
