“Kenapa kami ini tidak seperti Jogja. Kita tahu, hanya Jogja yang dihargai hak ulayatnya, setelah penyerahan kedaulatan kepada negara. Kalau kita ini, semua hilang begitu saja,” tukas dia lagi.
Lanjut Bisman, Republik Indonesia adalah negara masyarakat adat bukan negara imigran, sehingga hak-hak dari masyarakat adat yang membentuk negara harus tetap diakui.
“Kami tidak menuntut lagi tahta atau dihidupkan lagi kekuasaan kami. Bukan itu. Kami ingin hak dalam pada PP 18 itu tolong diberikan. Hak ulayat adalah hak kebendaan, maka hak itu selalu mengikuti kemana benda itu berada. Sehingga hak itu tetap kami perjuangkan karena meski sudah ada di peraturan tapi implementasinya belum ada,” tuturnya.
Waketum LKPASI KH Imam Supandi menyatakan mulai detik ini LKPASI berdiri di belakang LaNyalla. Karena dia yakin DPD RI adalah lembaga yang mewakili rakyat, bukan seperti DPR yang sejatinya wakil partai.
“Karena itu kita semua harus menjaga LaNyalla. Beliau adalah aset bangsa. Bukan pribadinya yang harus dijaga, tetapi pemikirannya yang luar biasa,” paparnya.
Terkait aspirasi tersebut Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengaku pihaknya selalu terdepan dalam memperjuangkan tuntutan Para Raja dan Sultan Nusantara.
DPD RI, lanjut LaNyalla, terus memperjuangkan agar pemerintah dan DPR segera mengesahkan RUU tentang Perlindungan Pelestarian Budaya Adat Kerajaan Nusantara menjadi Undang-undang.
“Makanya saya ajak LKPASI untuk mengawal RUU ini. Karena RUU ini merupakan bagian nyata bangsa ini sebagai bangsa besar yang tidak lupa sejarah kelahirannya. Nanti kami undang untuk lebih intens bertukar pikiran dengan Komite III DPD RI yang membidangi permasalahan tersebut,” ujar dia.
Fachrul Razi, anggota DPD RI asal Aceh menambahkan ada dua perjuangan LaNyalla bagi para raja, Sultan dan masyarakat adat. Pertama, agenda besarnya adalah mengembalikan sistem bernegara sesuai rumusan para pendiri bangsa, dengan mengembalikan kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi.
“Nah nanti ketika MPR sudah kembali, para Raja, Sultan dan dari LKPASI bisa duduk di dalamnya sebagai utusan daerah. Sehingga memperjuangkan kepentingan rakyat semakin mudah,” tukasnya.
Perjuangan kedua yang dilakukan LaNyalla, lanjut Fachrul Razi, adalah mendorong segera disahkannya RUU
Perlindungan Pelestarian Budaya Adat Kerajaan Nusantara menjadi Undang-undang.
“Makanya mari bersinergi, berkolaborasi, semoga agenda-agenda ini terwujud,” ucap dia.(
