“Guna mencapai target kemantapan tahun 2024, jalan di provinsi sebesar 75% dan kabupaten/kota sebesar 65%, merupakan pekerjaan yang sangat berat dikarenakan kemampuan kita untuk memperbaiki konektivitas jalan hanya 1% sampai 2% per tahun. Oleh karena itu, pentingnya penyusunan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah,” jelas Restuady.
Lebih lanjut, Restuady menyampaikan terkait operasional dan pemeliharaan harus disediakan oleh Pemda, utamanya pada ruas jalan yang mendapatkan penanganan melalui Inpres 3/2023, melalui menu-menu sub kegiatan yang terdapat pada Kepmendagri 900-1317/2023.
“Kami akan ikut mendukung penyusunan dan perumusan untuk instrumen hibah yang nanti akan dimasukan dalam barang milik daerah agar pembiayaan untuk proses hibah ini dapat optimal dan dapat didukung dari berbagai sumber pembiayaan,” tutup Restuady.
Kegiatan ini dihadiri oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Staf Ahli Menteri Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan Bappenas, Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR serta pejabat terkait yang mewakili Kemendagri, Kementerian PUPR, Bappenas serta perwakilan dari Bappeda dan OPD yang menangani urusan Pekerjaan Umum di seluruh provinsi dan kabupaten/kota.
