JAKARTA (Otonominews.id) – Sejumlah partai politik (Parpol) menyikapi kritikan Anies Baswedan terhadap kebijakan pemerintah, dalam hal ini Presiden Joko Widodo (Jokowi). Parpol yang merespon pernyataan Anies ini, diantaranya adalah tiga partai pendukung pemerintah, yakni Partai Gerindra, PDIP dan PAN.
Diketahui, Anies saat ini dicalonkan Presiden 2024 oleh parpol PKS, Demokrat dan NasDem. Anies Baswedan terang-terangan mengungkapkan, kebijakan Jokowi harus menggunakan akal sehat dan data.
Pada acara ‘Titip Harapan, Milenial Menyampaikan Anies Mengerjakan’ yang digelar di Kawasan Cipinang, Jakarta, Sabtu (19/8/2023) lalu, Anies Baswedan mengatakan, bahwa pemerintah tidak perlu marah ketika masyarakat menyampaikan kritik, lantaran kebijakan dibuat berdasarkan data dan fakta.
“Jadi karena itulah membuat kebijakan itu harus pakai akal sehat, membuat kebijakan itu harus pakai data, pakai fakta,” kata Anies Baswedan.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, kalau ada kritik itu sebetulnya public education, karena yang berada di pemerintahan itu kalau dikritik dia harus menjawab.
“Dan jawaban dia itu didengarkan oleh publik. Ketika jawabannya bagus dan benar, publik akan percaya,” ujarnya.
Menanggapi pernyataan Anies ini, politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno, mengatakan selama ini pemerintah tidak marah saat dikritik masyarakat.
“Selama ini juga tidak marah. Saya termasuk yang rajin menyampaikan kritik. Bisa diikuti dari notulen rapat atau pemberitaan media. Yang penting objektif dan konstruktif. Bukan hujatan dan fitnah,” timpal dia.
Di sisi lain, Hendrawan menuturkan bahwa pemerintah memang harus membuat kebijakan sesuai data dan akal sehat. Dia mengatakan kebijakan pemerintah yang didasarkan fakta tercermin dalam APBN 2024 yang memperkenalkan anggaran berbasis kesejahteraan.
“Secara moral-etis, kebijakan harus mencerminkan nilai-nilai kebajikan sosial. Kebijakan harus didasarkan data yang akurat (data-based policy) dan rasional. Dalam APBN 2024 bahkan diperkenalkan konsep anggaran berbasis kesejahteraan (welfare-based budget policy),” sebutnya.
Untuk membuat anggaran menjadi lebih efektif, Hendrawan mengatakan pemerintah perlu memiliki sistem integrasi data. Dia mengatakan jangan sampai anggaran menjadi tidak efektif karena data yang abal-abal. Ketika terjadi penyimpangan anggaran, kata dia, maka harus dihukum tegas.
