“Jangan sampai anggaran tidak efektif karena data amburadul atau abal-abal. Penyimpangan anggaran karena permainan dan manipulasi data harus diberi sanksi hukum yang berat,” ujar dia.
Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman meyakini pemerintah Presiden Joko Widodo sudah menggunakan akal sehat ketika membuat kebijakan.
“Apa yang disampaikan Pak Anies itu adalah hal yang normatif dan memang itu juga yang sudah dilakukan oleh pemerintah Pak Jokowi selama ini,” kata Habiburokhman.
Kebijakan yang didasarkan akal sehat itulah, menurut Habiburokhman, yang menjadi penyebab tingkat kepuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi tinggi di berbagai survei.
“Kebijakan-kebijakan Pak Jokowi tentu disusun dengan akal sehat, kita tahu hasilnya saat ini tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Pak Jokowi mencapai 80%,” ujar dia.
Sedangkan dari PAN, Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi mengatakan tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu tinggi.
“Pemerintah dari dulu sampai hari ini dalam membuat kebijakan selalu berbasis data dan melihat fakta yang ada di masyarakat. Pendekatan ilmiah, akademis, rasional, obyektif, futuristik, dan berpihak pada kepentingan rakyat itulah yang kemudian menghantarkan Pak Jokowi terpilih kembali menjadi presiden di periode ke dua,” kata Viva Yoga kepada wartawan, Sabtu (19/8/2023).
“Jika tidak berpijak pada nilai-nilai tersebut, akan sangat sulit Pak Jokowi terpilih kembali dan akan tidak mungkin tingkat kepuasan publik atas kinerja pemerintah masih di atas 70% sampai saat ini,” sambungnya.
Viva mengatakan jika kebijakan yang dibuat tak berlandaskan data, maka setiap kebijakan yang dibuat pemerintah akan sulit diterima oleh DPR. Dia menuturkan usulan-usulan pemerintah itu pastinya akan ditolak DPR.
“Apalagi jika pemerintah menginisiasi pembentukan Undang-undang baru atau mau merevisi, pasti akan dibahas di DPR secara detil dan mendalam. Tanpa basis data, fakta, untuk kepentingan rakyat, dengan berlandaskan pada nilai akademis dan ilmiah, dipastikan usulan pemerintah akan ditolak DPR,” tandasnya.***
