Stockholm, otonominews.id – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, sektor air berperan penting dalam pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Untuk itu perlu solusi yang memadai dalam pembiayaan sektor air guna memperkuat ketahanan pangan dan air akibat perubahan iklim.
“Di Indonesia khususnya, air minum, sanitasi, dan proyek pembangunan tampungan air seperti waduk hanya bergantung pada pendanaan Pemerintah Pusat (APBN) dan dana Pemerintah Daerah (APBD). Dana ini sangat terbatas, sementara infrastruktur tersebut sangat mendesak diperlukan,” kata Menteri Basuki dalam World Water Week 2023 Asia-Pacific Focus Finance Sessions di Stockholm, Swedia, Selasa (22/8/2023).
Untuk mengatasi masalah tersebut, Menteri Basuki mengatakan terus mendorong kolaborasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sektor badan usaha/swasta dalam pembangunan infrastruktur air minum, sanitasi, dan bendungan.
Dalam mendukung penyediaan air minum, Kementerian PUPR mendorong berbagai skema pembiayaan seperti Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan pembiayaan campuran (blended financing) untuk proyek skala besar, hingga pembiayaan skala kecil (micro finance).
“Saat ini, sudah terdapat beberapa proyek dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), sebagai contoh Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pekanbaru, Bandar Lampung, Semarang Barat, Umbulan, dan Dumai-Rokan Hilir-Bengkalis,” kata Menteri Basuki.
