JAKARTA (otonominews.id) – Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri, Restuardy Daud, menyampaikan bahwa, Integrasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) ke dalam dokumen perencanaan daerah, memiliki signifikansi yang penting dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Untuk itu, dalam rilisnya yang diterima redaksi, Minggu (27/8), pemerintah provinsi dan kabupaten/kota perlu berperan aktif dalam memajukan kesetaraan gender, salah satu upayanya dengan memprioritaskan pembiayaan PPRG.
“Kesetaraan ini untuk mendukung pembangunan yang adil dan merata bagi masyarakat,” kata Restuardy Daud, dalam acara mendukung Integrasi PPRG ke Dalam Dokumen Perencanaan Daerah di Jakarta, belum lama ini.
Menurutnya, dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ) 2020-2025, terdapat isu strategis yaitu; Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan mulai dari penyusunan kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi.
PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender agar mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk indonesia.
