JAKARTA (otonominews.id) – Tokoh Masyarakat Melayu Dato Seri Djohar Arifin Husin angkat suara soal pulau Rempang Batam.
Menurut Djohar peristiwa di pulau rempang telah membuat duka dan kecewa masyarakat melayu di berbagai daerah.
“Sanak saudara kami di pulau Rempang terancam kehilangan sejarah dan kenangan atas tanah-tanah mereka. Tanah leluhur mereka dengan dalih pengembangan kawasan industri investasi,” ujarnya saat ditemui wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/9/2023).
Ketua Umum Pakat Melayu ini menilai wajar apabila masyarakat di Pulau Rempang menolak pindah dari kampung halamannya.
“Mereka sudah mendiami kampung itu, tanah itu sudah ratusan tahun. Jadi wajar kalau mereka menolak,” tutur Djohar.
Eks Ketum PSSI periode 2011-2015 ini menjelaskan warga di tanah Rempang sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka, atau Kampung Tua.
Menurut Djohar, kesejarahan tentang kampung Rempang masa lampau bisa dilihat dari catatan arsip Belanda dan Kesultanan Riau Lingga
“Semestinya BP Batam yang membangun Batam, dari sini lahirlah istilah kampung tua. Diartikan kampung yang sudah ada sudah ada sebelum otoritas Batam atau BP Batam berdiri tahun 1991 bahkan sebelum Indonesia merdeka.
Anggota Komisi X DPR RI ini menegaskan, investasi hakikatnya untuk melindungi kesejahteraan rakyat, termasuk di pulau Rempang.
“Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 Jelas menyebutkan bahwa investasi untuk perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas Asas kekeluargaan dan melindungi Tumpah darah Indonesia,” ujar Djohar.
Menurut Djohar, konstitusi Indonesia telah menjamin hak asasi manusia oleh karena itu setiap kebijakan pemerintah harus memperhatikan dan menjamin hak-hak tersebut tidak terlanggar termasuk di pulau Rempang dan galang
Dalam hal ini, Djohar juga menyinggung pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada rapat kabinet 2019 lalu.
