Di mana kala itu, Jokowi memerintahkan setiap menterinya untuk melindungi keberlangsungan warga Indonesia di tengah kucuran duit asing.
“Pada tahun 2019 Saat rapat kabinet presiden kita pernah berpesan kepada seluruh kabinetnya jika ada izin konsesi dan ada didalamnya ada masyarakat maka pastikan masyarakatnya terlindungi dan diberikan kepastian hukum. Jika perusahaan pemilik konsesi tidak tidak memperhatikannya maka cabut izin nya siapa pun pemiliknya itu kata presiden Jokowi,” papar Djohar.
Dengan dasar tersebut, Politisi Partai Gerindra ini memberikan beberapa tuntutan kepada Presiden Jokowi dan jajarannya untuk segera menuntaskan berbagai persoalan di pulau Rempang.
“Saya mengecam tindakan aparat yang represif dan minta agar semua aparat menahan diri,” tegas Djohar.
Djohar juga meminta TNI Polri segera mengusut tuntas indikasi pelanggaran SOP yang terjadi saat bentrokan di Pulau Rempang.
“Kapolri dan panglima TNI harus turun tangan untuk Menindak aparat-aparatnya,” tukar Djohar.
“Saya juga meminta panglima dan Kapolri untuk mengusut tindakan aparat yang berlebihan,” sambung Djohar.
Djohar pun mengingatkan Mendagri untuk menegur Gubernur Kepulauan Riau dan Walikota Batam karena membuat penderitaan bagi rakyatnya dan telah merusak serta musnahkan situs sejarah kampung tua yang sudah ada sejak kerajaan Riau Lingga.
Tak sampai di situ, pemerintah juga diminta dapat menjamin pengobatan bagi masyarakat yang terluka dan menjadi korban tragedi di pulau Rempang tersebut.
“Bebaskan masyarakat yang ditahan akibat bentrok dan menjamin mereka tidak dianiaya sebagai indikasi bahwa pemerintah ingin menyelesaikan masalah ini dengan cara humanis,” pinta Djohar.
Terakhir, Djohar meminta penundaan sementara pembangunan proyek Rempang Eco City sebelum hak masyarakat terdampak dipenuhi oleh pemerintah.
“Saya meminta pemerintah untuk memberhentikan sementara PSM Rempang Eco City sebelum hak masyarakat terdampak terpenuhi dan memastikan bahwa akar budaya dan wilayah adat mereka tidak hilang,” pungkas Djohar Arifin Husin.
