Semestinya kalau pemerintah kita konsisten dan konsekuen dengan amanat yang terdapat dalam konstitusi maka kebijakannya tidak hanya diarahkan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi saja seperti yang banyak terlihat selama ini. Tetapi bagaimana pemerintah bisa menciptakan pemerataan ekonomi dalam arti sesungguhnya agar kesenjangan sosial ekonomi masyarakat kita tidak semakin tajam dan terjal.
Di Maluku Utara misalnya pertumbuhan ekonominya mencapai angka 27%. Semestinya rakyat Maluku Utara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar itu sudah tidak ada yang miskin tapi bagaimana dengan fakta dan realitanya?
Inilah yang kita sesalkan, kata Buya Anwar, karena yang sejahtera dan tersejahterakan tersebut adalah usaha-usaha besar sementara usaha-usaha kecil, mikro dan ultra mikro kurang terperhatikan bahkan telah terpinggirkan.
“Ini terjadi karena titik tekan dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tampak lebih banyak untuk membela dan melindungi usaha-usaha besar karena yang dikejar oleh pemerintah tampaknya adalah pertumbuhan ekonomi dan kurang kepada dimensi pemerataannya sehingga akibatnya kita lihat rakyat marah seperti yang terlihat dan terjadi sekarang ini di Pulau Rempang Kepri.”
Celakanya, pihak aparat yang tugasnya sebenarnya adalah melindungi rakyat, malah berubah fungsi menjadi menggebuki dan memukuli rakyat.
“Kasihan sekali nasib rakyat kita yang diperlakukan seperti itu. Oleh karena itu wajar sekali ada pertanyaan, negeri ini akan dibawa ke mana? Sebab kalau diukur jiwa dan semangatnya dengan amanat yang ada dalam Pancasila dan UUD 1945 maka rasa-rasanya masih jauh panggang dari api,” tandasnya.
