BALI.(otonominews.id) – Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri telah melakukan rapat penguatan kinerja Kelompok Kerja (Pokja) pemerintah daerah lingkup bidang persampahan yang dilaksanakan pada Selasa (19/9/2023) hingga Jumat (22/9/2023) di Hotel Swiss-Belhotel Rainforest, Bali.
Pada rapat tersebut, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Ditjen Bina Pembangunan Daerah Suprayitno menyampaikan bahwa kegiatan ini dalam rangka untuk penguatan peran Pokja bidang persampahan dalam hal perumusan kebijakan untuk didorong dalam rencana pembangunan daerah, baik tahunan dalam RKPD maupun jangka menengah dalam RPJMD.
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah dijelaskan bahwa mandat sub urusan pemerintahan bidang persampahan dilaksanakan pada dua urusan wajib yaitu, urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan bidang lingkungan hidup.
Selain itu juga, Pemda perlu mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai hal seperti mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat serta mengembangkan kelembagaannya.
Suprayitno juga menyampaikan bahwa terdapat target pengelolaan persampahan dalam RPJMN 2020-2024 untuk tahun 2024 yang mana secara bersama-sama harus mencapai target sebesar 80% penanganan dan 20% pengurangan sehingga tahun ini merupakan injury time. “Maka kita perlu adanya peningkatan kinerja agar target tersebut dapat tercapai,” kata Supriyatno.
Untuk mencapai target partisipasi masyarakat, sangat diperlukan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sudah dijelaskan Pemda mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan daerah.
Sedangkan dalam penganggaran, Pemda mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyusunan kebijakan umum APBD serta prioritas dan platform anggaran sementara.
