”Dalam pertemuan sebelumnya, disepakati untuk dilakukan FGD di Provinsi Jateng mengingat Jateng merupakan salah satu kantong pekerja migran Indonesia, sehingga diharapkan diakusi dan jawaban yang diberikan dapat menjadi representasi dari seluruh daerah di Indonesia,” kata Penny.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jateng yang diwakili Asisten Daerah III Muhammad Arif Sambodo yang hadir langsung dalam acara mengungkapkan Pemprov Jateng melalui APBD telah melakukan pelaksanaan program pelindungan pekerja migran Indonesia dan telah didukung oleh APBD kabupaten/kota di seluruh Jateng.
Beberapa bentuk pelindungan pekerja migran Indonesia yang telah dilakukan antara lain: pelatihan pekerja migran Indonesia; pengurusan pemulangan pekerja migran Indonesia; penyediaan pos bantuan di Bandara Ahmad Yani, Semarang; serta menghadirkan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di kurang lebih 17 Mal Pelayanan Publik di kabupaten/kota di Provinsi Jateng.
”Asesmen Indikator Tata Kelola Migrasi yang dilakukan di Jateng diharapkan dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah terkait capaian tata kelola migrasi sesuai dengan SDGs,” lanjut Arif.
Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV Kemendagri; Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang Kemlu; Asisten Daerah III Provinsi Jateng; National Program Officer IOM Indonesia dan para pejabat atau perwakilan perangkat daerah terkait migrasi di lingkup Provinsi Jateng dan seluruh kabupaten/kota di Jateng.
