JAKARTA (Otonominews.id) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Keuda) menggelar BUMD Awards 2023 dan Rapat Koordinasi seluruh Indonesia. Acara bertajuk “Peran BUMD Dalam Peningkatan Pelayanan Publik, Penanganan Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi” ini berlangsung di Hotel Grand Sahid Jakarta, Jumat (29/9/2023).
BUMD Awards ini digelar tujuan utamanya adalah memberikan penilaian terhadap kinerja BUMD seluruh Indonesia.
“BUMD seluruh Indonesia saat ini ada 1.056. Oleh karena itu agar bisa memetakan, bisa mengetahui kinerja dari BUMD, dan juga dalam rangka pembinaan dilakukan penilaian terhadap kinerja BUMD,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni, dikutip dari laman resmi Kemendagri, Senin 2 Oktober 2023.
Dalam laporannya Fatoni memaparkan, setidaknya ada lima tujuan dari penilaian BUMD ini. Pertama, ia menjelaskan, adalah dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tata kelola dan kinerja BUMD. Kedua, meningkatkan kinerja dan tata kelola serta menciptakan iklim kompetitif antar- BUMD. Ketiga, memberikan motivasi kepada Pemerintah Daerah (Pemda) dalam pengelolaan dan pengembangan usaha BUMD. Keempat, meningkatkan sinergi antar- BUMD, Asosiasi BUMD, dan Pemda. Kelima, mendorong Pemda dan BUMD untuk berinovasi dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan publik.
“Penilaian yang digunakan dalam BUMD Awards Tahun 2023 ini yang pertama kemanfaatan bagi masyarakat, yang kedua kinerja, yang ketiga tata kelola, keempat pelayanan publik yang diberikan, kemudian inovasi dan sinergitas,” ungkapnya.
Fatoni menambahkan, BUMD Awards ini melibatkan tim penilai yang diketuai oleh Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir. Anggota tim tersebut meliputi Deputi Pencegahan Dan Monitoring KPK, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tatalaksana Kemenpan-Rb, serta Deputi Bidang Akuntansi Negara BPKP. Anggota lainnya yakni kepala BPSDM, Direktur Eksekutif Kemitraan, Dekan Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN, Direktur Utama PT Tempo, Serta Direktur Utama dan Pemimpin Redaksi PT CNN Indonesia.
“Tahapan dan proses sudah dilaksanakan sejak awal tahun, mulai dari penilaian di tingkat provinsi, kemudian juga masukan dan saran dari asosiasi,” ujarnya.
