JAKARTA (Otonominews.id) – DPR RI menyoroti rendahnya minat baca masyarakat Indonesia, yang tercatat hanya 0,001 persen atau dari 1.000 orang, hanya 1 yang gemar membaca. Untuk itu Komisi X DPR RI meminta agar pemerintah meningkatkan budaya literasi masyarakat Indonesia.
Untuk peningkatan budaya literasi ini, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengusulkan sejumlah masukan kepada pemerintah. Fikri menyampaikan hal ini usai memimpin Konsinyasi FGD Komisi X DPR RI dengan Kemendikbud-Ristek yang bertajuk ‘Darurat Literasi Indonesia: Urgensi Reformulasi dan Sinergi dan Kolaborasi’ di Jakarta, Sabtu (30/08/2023).
Fikri menjelaskan, berdasarkan survei yang dilakukan Program for International Student Assessment (PISA) yang dirilis oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), bahwa pada tahun 2019 Indonesia menempati peringkat ke 62 dari 70 negara dalam hal literasi.
Data tersebut, kata Fikri, menunjukkan bahwa Indonesia termasuk dalam 10 negara dengan tingkat literasi terendah. Dengan demikian, tegasnya, Komisi X DPR RI bersama dengan sejumlah mitra kerja perlu duduk bersama guna menyelesaikan persoalan literasi.
“Saya prihatin dengan persoalan literasi di Indonesia saat ini, yang berada pada kondisi darurat. Kondisi tersebut disebabkan karena abainya Pemerintah dalam membangun budaya membaca,” ujar Fikri dikutip dari situs resmi Parlementaria, Senin 2 Oktober 2023.
Melalui Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (PLTP), lanjut dia, Komisi X mencatat sejumlah penyebab rendahnya literasi. Seperti rendahnya alokasi anggaran, kondisi perpustakaan sekolah yang tidak memadak, bahkan secara umum tidak semua sekolah memiliki perpustakaan. Termasuk, jumlah tenaga pustakawan yang tidak sebanding dengan jumlah perpustakaan.
Karena itu, tambahnya, Komisi X berharap dengan terselenggaranya FGD dengan sejumlah mitra kerja menghasilkan sejumlah masukan-masukan serta usulan yang dapat meningkatkan kembali budaya literasi di Indonesia.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan pihaknya akan mendorong enam kementerian dan lembaga yang mengampu program literasi agar dapat bekerja sama dalam melaksanakan peta jalan pembudayaan literasi yang ditetapkan secara sungguh-sungguh dan seksama di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Ia pun mengharapkan adanya koordinasi antar K/L tersebut, kemudian, Presiden atau pemerintah pusat menunjuk satu di antara K/L tersebut untuk menjadi leading sector.
