JATIM (Otonominews.id) – Kampung Indah Purworejo (KIP) terletak di Kecamatan Wates Kabupaten Blitar Jawa Timur, merupakan wilayah yang terdampak bencana tanah gerak yang terjadi pada Oktober 2022 lalu. Saat itu, bencana tanah gerak tersebut merobohkan hunian warga di lima kecamatan di Kabupaten Blitar, yakni Kecamatan Binangun, Panggungrejo, Kademangan, Wates, dan Sutojayan.
Sebagai langkah penanggulangan bencana tersebut, Pemprov Jatim mengalokasikan anggaran Rp 2,5 miliar untuk membangun 50 unit rumah atau hunian bagi masyaraka terdampak. Saat ini, Pemprov Jatim bersama Pemkab Blitar baru membangun 50 unit rumah untuk hunian sementara warga terdampak bencana tanah gerak di Desa Purworejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar.
Peresmian dilakukan Gubernur Khofifah Indar Parawansa, Rabu (11/10/2023), dengan menandatangani sebuah prasasti yang didampingi Bupati Blitar Rini Syarifah, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono, dan Kalaksa BPBD Prov. Jatim Gatot Soebroto.
“Alhamdulillah, kita sudah meresmikan 50 rumah, semua sarana dan prasarana sudah siap. Dari bencana tersebut total ada 118 keluarga yang terdampak. Untuk yang 68 unit rumah insya Allah akan segera kita bangun. Begitu Ibu Bupati menyebutkan lahan sudah siap maka Pemprov Jatim siap untuk membangun,” katanya.
Dijelaskan, kawasan hunian kampung KIP ini dibangun di atas lahan seluas 1,75 hektar. Lahan untuk relokasi ini dipastikan sudah melakukan asesmen dan dinyatakan aman dari potensi tanah gerak. “Panjenengan yang sekarang ini akan menghuni di tempat baru mungkin tidak seluas seperti rumah yang lama. Tapi Insya Allah di tempat baru ini akan lebih aman, lebih nyaman, dan lebih tenang untuk ditinggali,” lanjut Khofifah.
Lebih jauh, mantan Menteri Sosial RI itu berharap, agar para penghuni bisa segera beradaptasi dan membangun lingkungan yang guyub dan produktif. Sehingga, roda perekonomian bisa berputar kembali dengan cepat.
“Saya berharap bisa dibangun kembali pola-pola kebudayaan. Selain itu, agar ruang ekonominya tumbuh pesat. Saya minta Bu Bupati mencarikan format bagaimana sektor ekonomi terjaga dan anak-anak bisa terus melanjutkan sekolah,” katanya.
Pembangunan hunian 50 unit beserta sarana prasarananya ini sudah terealisasi 100%. Di mana, pembangunannya menggunakan anggaran Bantuan Tidak Terduga (BTT) Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebesar Rp 50 juta/unit.
