BALI (otonominews.id) -Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri menyelenggarakan forum evaluasi Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) untuk mengoptimalkan pembangunan sektor pertanian beririgasi.
Forum ini merupakan langkah strategis dalam mengevaluasi pelaksanaan IPDMIP yang telah berjalan selama beberapa tahun.
“Forum evaluasi program IPDMIP ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya air dan mendukung pertanian beririgasi yang efisien, produktif, dan berkelanjutan,” kata Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Sri Purwaningsih di sela-sela penutupan di Swiss-Belhotel Rainforest, Kuta, Badung, Bali, pada Kamis, 19 Oktober 2023
“Bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan, diharapkan sektor pertanian beririgasi di Indonesia dapat terus berkembang”, sambungnya.
Salah satu pencapaian signifikan program IPDMIP adalah terwujudnya jumlah Komisi Irigasi (Komir). Sebanyak 88 Komisi Irigasi telah terbentuk dan beroperasi di seluruh wilayah Program IPDMIP.
Tak hanya itu, Dokumen PSETK (Profil Sosial Ekonomi Teknis dan Kelembagaan) juga telah menjadi acuan penting dalam pelaksanaan operasional dan pemeliharaan sistem irigasi.
Upaya pengarusutamaan gender telah dilakukan, dengan melibatkan partisipasi perempuan dalam penyusunan PSETK sebesar 31%. Hal ini menunjukkan bahwa Program IPDMIP telah berjalan sesuai dengan harapan.
Dalam forum ini Plh. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Gunawan Eko Movianto menyampaikan bahwa, program IPDMIP telah menjadi platform unggul untuk mendorong pendekatan yang terintegrasi dan terpadu dalam pengelolaan sektor pertanian beririgasi yang berkelanjutan.
“Partisipasi pihak-pihak terkait serta masyarakat, juga menjadi poin kunci dalam keberhasilan Program IPDMIP”, tegas Gunawan.
