SUMBAR (Otonominews.id) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Limapuluh Kota terus berupaya menekan angka prevalensi stunting. Tidak hanya menelurkan berbagai inovasi, Pemerintah daerah turut menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dalam mengintervensi stunting, salah satunya dengan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Limapuluh Kota.
“PKK jadi salah satu komponen dalam upaya pemerintah dalam percepatan penurunan stunting di Nagari. Para kader diharapkan jadi motivator dan agen perubahan yang melahirkan ide praktek baik, dan memantau implementasinya di tingkat nagari, dengan harapan masyarakat tahu dan benar-benar mengenal inovasi dan praktek baik dalam upaya intervensi stunting,” ucap Bupati saat membuka workshop Stunting yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati, Sarilamak, Kamis, (19/10/2023).
Bertemakan Penguatan Peran PKK dalam Percepatan Penurunan Stunting, kegiatan tersebut diikuti oleh kader PKK yang berasal dari 11 Nagari Lokus Stunting di Limapuluh Kota. Turut hadir dalam kegiatan workshop, Ketua TP PKK Ny.Nevi Safaruddin, Kepala DPMDN Endra Amzar, dan sejumlah narasumber dari Bapelitbang Limapuluh Kota, dan Wali Nagari yang sukses menurunkan angka stunting.
Di bagian lain sambutannya, Bupati mengatakan, komitmen Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota untuk mempercepat kinerja penurunan angka stunting telah menunjukkan penurunan, setelah sebelumnya prevalensi Balita stunting mencapai 28,2% di tahun 2021 menjadi 24,3% di tahun 2022.
“Kemajuan ini patut disyukuri, namun kami mengingatkan seluruh stakeholder untuk tidak berpuas diri, dan harus bertekad dalam mencapai target nasional di tahun 2024 yakni 14 persen,” kata Bupati.
