“Gunakan gedung-gedung yang belum terpakai optimal, yang _idle_. Contoh ada kota di Papua yang bikin MPP dengan memanfaatkan terminal milik Kementerian Perhubungan. Yang penting bukan fisiknya, tapi kualitas dan integrasi pelayanannya,” jelas Anas.
Oleh karena itu, pihaknya berharap, para gubernur, para bupati/walikota, segera mempercepat hadirnya MPP agar pelayanan di daerahnya makin bagus.
“Simpel saja, tidak harus bangun gedung sehingga lebih hemat. Di daerah banyak aset yang _idle_, itu saja manfaatkan,” lanjut Anas dalam acara yang juga dihadiri puluhan gubernur dan bupati/walikota secara daring dan luring tersebut.
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa menyampaikan bahwa penyelenggaraan MPP merupakan salah satu upaya reformasi birokrasi yang mampu memberikan peningkatan kualitas hidup bagi masyarakat Indonesia. Diharapkan, dengan hadirnya MPP ini dapat memberi kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan publik.
“Kehadiran MPP di tengah masyarakat diharapkan mampu memberikan keterjangkauan akses dalam pelayanan publik dan juga mendorong kemudahan dalam aktivitas berusaha di daerah,” pungkasnya. (Abuzakir Ahmad)
