SORONG (otonominews.id) – Kementerian Dalam Negeri terus mengawal penyelenggaraan Program Prioritas Nasional di Papua, Papua Barat, dan empat Daerah Otonomi Baru (DOB).
Dalam rilis yang diterima redaksi, Sabtu (4/11), upaya ini salah satunya dilakukan melalui monitoring dan evaluasi percepatan penurunan stunting terhadap pemerintah di wilayah Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.e
kegiatan tersebut disambut baik oleh Mohammad Musa’ad selaku Penjabat (Pj.) Gubernur Provinsi Barat Daya. Ia menyampaikan bahwa stunting merupakan prioritas nasional yang menjadi salah satu indikator kinerja utama kepala daerah. Oleh karena itu, percepatan penurunan stunting menjadi sorotan bagi para Penjabat Gubernur agar dapat melakukan upaya terbaik dalam penurunan stunting sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.
Selain itu, Pj. Gubernur juga menyampaikan bahwa untuk pelaksanaan akselerasi perlu koordinasi dan kelembagaan yang kuat dan mulai tingkat provinsi sampai ke tingkat desa agar lebih baik dalam tata kelola pelaksanaannya.
“Melalui kunjungan langsung dari Kemendagri diharapkan dapat menjadi suatu dorongan yang besar terhadap perumusan strategis secara bersama-sama demi masa depan papua yang gemilang.” ujar Musa’ad di Aula Hotel Panorama, Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Rabu lalu secara hybrid.
Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendorong, memotivasi, serta menjadi media pembelajaran bersama dalam pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi melalui serangkaian acara mulai dari identifikasi isu, kendala, hingga merumuskan strategi dalam melakukan akselerasi 8 Aksi Konvergensi penurunan stunting.
