“Bapak Kapolri yang terhormat, fokuslah mencegah sel-sel khilafah dan teroris yang akan bangun dari tidur dengan memanfaatkan kekisruhan di dalam negeri. Maka diharapkan netralitas Polri dalam penanganan pemilu legislatif, Pilpres, dan Pilkada,” tandas Habib Syakur.
“Bahaya lho, kalau rakyat sudah tidak percaya. Kan bisa berbahaya. Lembaga sekelas MK yang dianggap benteng hukum saja bisa seperti itu,” ungkapnya.
Karena itu, Habib Syakur meminta agar dilakukan pembenahan total di tubuh MK. Sejalan dengan itu, ia berharap jajaran Polri siaga di garda terdepan dalam mendinginkan situasi dalam negeri yang memanas akibat politik.
Lebih jauh Habib Syakur meminta perangkat majelis MK yang memutuskan aturan hingga meloloskan Gibran maju dalam Pilpres 2024 harus diberhentikan atau dicutikan permanen terlebih dahulu.
“Semua perangkat MK yang terkait putusan soal syarat maju Capres/Cawapres dan menyediakan karpet merah bagi Gibran maju jadi cawapres sebaiknya dicutikan permanen dulu lah. Diganti dengan majelis hakim MK yang lebih kredibel, karena usai pemilu pasti banyak sengketa yang harus ditangani secara adil,” lanjutnya.
Jika MK tidak bisa dibenahi lagi, Habib Syakur menilai akan lebih aman jika lembaga MK yang distop dalam menangani masalah pemilu.
“Atau bila perlu MK dibekukan saja sementara. Bentuk hakim khusus menangani pemilu dari Mahkamah Agung. Supaya kondusif dan tak terjadi adu-domba dan fitnah,” tuntas Habib Syakur.
