Ainun menjelaskan, hal penting dalam pengembangan SPBE adalah harus user-centric atau platform yang berbasis pada kebutuhan warga. Pelayanan publik yang dijalankan oleh birokrasi harus memiliki sistem yang saling terintegrasi sehingga memudahkan masyarakat.
“Kalau jadi user-centric diimplementasi oleh GovTech yang terpadu terpusat. Satu saja sistemnya tidak harus aplikasi, mungkin dengan open API dan standardisasi interoperabilitas antar-sistem lalu kemudian itu mengintegrasikan,” papar Ainun.
Sementara itu, Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas yang memimpin langsung diskusi soal SPBE dengan para praktisi teknologi, menyebut digitalisasi sebagai ‘jalan tol’ pelayanan publik. Digitalisasi akan mempercepat dan mengintegrasikan berbagai pelayanan.
“Masukkan dari teman-teman praktisi dan ahli digital semakin mendetailkan arah percepatan transformasi digital pelayanan publik,” ujar Anas.
Ainun Najib sendiri adalah diaspora Indonesia yang berkarir lama di Singapura. Ia pernah diundang khusus oleh Presiden Joko Widodo untuk membicarakan soal digitalisasi dan teknologi. Ainun disebut sebagai salah satu talenta Indonesia yang sukses berkarir di luar negeri.
Dalam pertemuan itu turut hadir CEO Sevenpreneur Raymond Chin; COO Hukumonline Jan Ramos Pandia; President Director Elitery Kresna Adiprawira; Partner Antler Indonesia Agung Bezharie; CEO Feedloop Ahmad Rizqi Mediarso; Manajer Tony Blair Institute Pandu Kartika Putra; Staf Ahli Menteri Kesehatan RI Bidang Teknologi Kesehatan Setiaji; Tenaga Ahli Menteri Kesehatan Izak Jenie; Project Director – Digital Transformation of Government Procurement Telkom Indonesia Rahmat Danu Andika; Direktur Utama Peruri Dwina Septiani Wijaya; serta Direktur Operasi dan Teknologi, PMO Prakerja Hengki Sihombing. (Abuzakir Ahmad)