JAKARTA (Otonominews.id) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mewanti-wanti sejumlah lembaga yang berkaitan dengan peyelenggaraan Pemilu, agar bersikap netral.
Pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggara Pemilu Bertajuk ‘Mewujudkan Pemilu Berintegritas’ di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Rabu (8/11), Mendagri menegaskan, saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 semakin dekat, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tetap netral.
“KPU di tingkat pusat memang cuma komisionernya berapa orang, tapi jejaringnya sampai ke tingkat bawah melibatkan hampir 2 juta orang kalau saya tidak salah, bagaimana membuat 2 juta kepala menjadi netral pada satu posisi yang sama, cara berpikirnya yang sama ingin membuat pemilu yang bagus, yang netral,” tegas Mendagri Tito, dikutip dari laman resmi Kemendagri, Rabu (8/11/2023).
Tidak hanya KPU, Mendagri juga menegaskan agar DKPP dan Bawaslu yang bertindak sebagai pengawas harus bersikap netral. Kedua lembaga ini diharapkan mampu menjadi wasit yang baik dan kredibel. Menurutnya, pemilu 2024 adalah waktu yang tepat bagi para penyelenggara untuk menyamakan persepsi dan memahami tantangan yang akan dihadapi.
“DKPP memang kredibel, saya paham betul beliau yang ada di depan ini orang-orang yang sangat kredibel, dan kemarin sudah diangkat ada tim pemeriksa daerah, tantangannya adalah bagaimana agar tim pemeriksa daerah ini pemikirannya sama dengan para Pimpinan Komisioner DKPP yang reputasinya baik,” ujarnya.
