DPR Minta Pemerintah Siapkan Kebijakan Antisipatif Hadapi Gelombang PHK

IMG 20231110 053634
120x600
a

JAKARTA (otonominews.id) – Isu pemutusan hubungan kerja atau PHK masih terus menyeruak, terutama di sektor industri padat karya berorientasi ekspor. Karena itu, pemerintah dan stake holder terkait perlu melakukan pencegahan agar tidak terjadj gelombang PHK.

Demikian disampaikan Anggota Komisi IX RI Dewi Asmara saat mengikuti pertemuan Kunspek Komisi IX dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang beserta jajaranya di Pendopo Tangerang, Rabu (8/11/2023).

“Melihat fenomena ini, solusi preventif untuk mencegah gelombang PHK di sektor padat karya berorientasi ekspor perlu menyasar sisi ketenagakerjaan sekaligus aspek penguatan industri,” tegas Dewi dikutip dari laman resmi DPR RI.

Apalagi, lanjut Dewi, saat ini muncul isu resesi ekonomi global. Berbagai program inovasi pelatihan hingga pemberian intensif perlu dilakukan pemerintan dan stakeholder terkait.

“Yang saya dengar, ekspor sekarang berkurang. Apa yang dilakukan Pemda, Kemenaker, BPJS Ketenagakerjaan melihat ini? Apa ada kebijakan tertentu sehingga bisa memberikan perlindungan kepada rakyat, perusahan bisa bernafas dalam mengatasi masa resesi ke depan yang tidak tau sampai kapan,” ujar dia.

r
Lihat Juga :  Menyongsong Indonesia Emas 2045, Pemerintah Kawal Pembangunan Kabupaten Kota Layak Anak

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

f j