Ir. Achmad Sukisman Azmy, M.Hum, Senator Nusa Tenggara Barat menyampaikan pendapat bahwa “Jika melihat undang-undang perkoperasian memang usianya sudah lama lebih dari 30 tahun, sehingga membutuhkan penyesuaian dengan kondisi saat ini,” jelas Ir. Achmad Sukisman Azmy, M.Hum.
Senator Nusa Tenggara Barat itu juga menyampaikan bahwa sebagian besar memang diakui koperasi dipaksakan untuk beroperasi dengan kondisi sumber daya manusia yang kurang memadai untuk mengelola dan faktor-faktor lain seperti kurangnya minat masyarakat terhadap koperasi selain tentunya kurangnya pengawasan atas kegiatan perkoperasian di Indonesia.
Sukiryanto, S.Ag., Senator Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan bahwa “Di Kalimantan Barat ada beberapa persoalan terkait koperasi, kami mendorong revisi Undang-Undang Perkoperasian ini agar bisa menjawab persoalan-persoalan seperti pelindungan terhadap anggota koperasi dan persoalan-persoalan lainnya,” ucap Sukiryanto.
Riri Damayanti John Latief, S.Psi., Senator Provinsi Bengkulu menyampaikan terkait program Satu Milyar Satu Kelurahan di Bengkulu dimana program ini salah satu program yang memiliki kasus hukum. “Padahal sebenarnya masyarakat sangat membutuhkan program ini, namun karena belum ada regulasi yang kuat dan komprehensif, sehingga banyak muncul masalah terkait Koperasi ini,” ucap Riri Damayanti John Latief, S.Psi.
Selain itu Riri juga mengatakan bahwa koperasi berbasis syariah seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Riri juga sangat berharap agar pemerintah mendorong lahirnya koperasi berbasis syariah.
“Hal ini harus didukung dengan regulasi yang kuat terkait pelaksanaan koperasi syariah ini,” ucap Senator Provinsi Bengkulu tersebut.
Hilda Manafe, SE., M.M., Senator dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyampaikan terkait dengan modernisasi koperasi ada hal-hal yang perlu dicermati seperti sarana dan prasarana pendukung salah satunya infrastruktur internet.
Ikbal Hi. Djabid SE., MM., senator Provinsi Maluku Utara menyampaikan terkait kasus-kasus perkoperasian di Maluku Utara yang juga banyak masalah. “Masalah-masalah pengembangan Koperasi di Maluku Utara karena rendahnya sumber daya manusia untuk mengelola Koperasi,” ucap Ikbal Hi. Djabid SE., MM.
Dr. Maya Rumantir, MA., Senator Sulawesi Utara menyampaikan situasi perkoperasian di Sulawesi Utara yang sangat mengkhawatirkan. “Di Sulawesi Utara, Koperasi belum terlalu berkembang di tengah-tengah Masyarakat,” ucap Dr. Maya Rumantir, MA.
Oleh sebab itu Dr. Maya Rumantir, MA., berharap agar pemerintah meningkatkan perhatian terhadap koperasi di seluruh Indonesia, salah satunya dengan mendorong Perubahan atas Undang-Undang Perkoperasian sebagai payung hukum dalam pelaksanaan kegiatan Perkoperasian.
Rapat Kerja Komite IV DPD RI dengan Kementerian Koperasi dan UKM tersebut menyepakati beberapa hal untuk kemajuan koperasi di Indonesia, hal penting dalam Rapat Kerja itu yaitu Komite IV DPD RI mendukung perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yang diusulkan pemerintah.
