Jakarta, (OTONOMINEWS.ID) -Indonesia sebagai negara maritim harus menjadi negara yang mampu memanfaatkan wilayah laut sebagai pengembangan kekuatan geopolitik, kekuatan militer, kekuatan ekonomi dan kekuatan budaya bahari. Untuk mampu mewujudkan hal tersebut Korpolairud Baharkam Polri menghelat Fokus Grup Discussion (FGD) dengan tema “Peran Stakeholder Dalam Rangka Pengamanan ALKI untuk Meningkatkan Harkamtibmas di Perairan” yang dilaksanakan pada hari Selasa 14 Nov 2023 di Ruang Rapat Lantai 2 Gedung Widodo Budidarmo Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri.
FGD ini dilaksanakan dalam rangka implementasi proyek perubahan yang digagas oleh AKBP Hendri CDS dengan judul “Strategi Korpolairud Baharkam Polri pada Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia Dalam Rangka Harkamtibmas di Wilayah Perairan”. FGD ini sebagai salah satu metode project leader dalam rangka menggali saran masukan, ide gagasan, baik dari narasumber selaku pengamat maritim maupun stakeholder maritim, seperti Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP), Bea dan Cukai,BC, Syahbandar dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menyempurnakan proyek perubahan yang sedang disusun.
Salah satu narasumber dalam FGD DR. Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa, Pengamat Maritim dari Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas Strategic Center (IKAL SC) yang memaparkan dalam tulisannya, “Strategi Korpolairud Baharkam Polri pada Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) Dalam Rangka Meningkatkan Harkamtibmas Wilayah Perairan” menyatakan Untuk menciptakan Harkamtibmas yang baik di wilayah ALKI, Korpolairud Baharkam Polri dapat menerapkan beberapa langkah strategis.
“Yang pertama adalah Peningkatan Kerjasama Internasional. Korpolairud Baharkam Polri dapat memperkuat kerjasama dengan negara-negara yang kapalnya sering melintas di ALKI melalui pertukaran informasi, pelatihan bersama, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di ALKI,” sebutnya.
Kemudian lanjut pandangan Capt. Hakeng yang biasa disapa itu, Kerjasama internasional penting untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah ALKI. Kerjasama ini dapat dilakukan melalui pertukaran informasi, pelatihan bersama, dan penegakan hukum bersama. Disamping itu juga ditegaskannya, “Pertukaran informasi dapat membantu Korpolairud Baharkam Polri untuk mengetahui potensi ancaman di wilayah ALKI. Kerjasama lainnya bias dalam bentuk pelatihan bersama yang dapat meningkatkan kemampuan personel Korpolairud Baharkam Polri dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum di laut. Penegakan hukum bersama dapat memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran di wilayah ALKI,” tegas dia.
