“Langkah preventif ini sangat penting, pejabat-pejabat di daerah bahkan hingga kampung perlu mendapatkan tindakan-tindakan yang sifatnya adalah pembinaan dan pengawasan sebelum ada penindakan hukum. Juga integritas para pejabat lembaga di daerah. Jangan kemudian BPK di daerah misalnya memanfaatkan kelemahan, kekurangan dan kesalahan di daerah tadi untuk mendapatkan keuntungan, poin ini harus ditegaskan lagi,” jelasnya.
Selain itu, Filep juga mengapresiasi program Kejaksaan Agung yaitu ‘Jaksa dan Desa’. Dia berharap Kejaksaan Agung juga berperan untuk melakukan pembinaan-pembinaan kepada kepala-kepala kampung/desa dalam penggunaan dana desa. Harapannya, agar tidak ada pejabat dea maupun daerah yang berhadapan dengan masalah hukum lantaran keterbatasan kemampuan tata kelola keuangan dan lain sebagainya.
“Oleh sebab itu saya mendorong Jaksa Agung untuk melakukan pembinaan-pembinaan kepada pemda, kepala-kepala Kampung tentang tata kelola keuangan yang baik dan dampak-dampak hukum yang akan terjadi. Pembinaan pengawasan itu jauh lebih penting dibandingkan dengan melakukan penindakan hukum yang justru mengakibatkan kerugian bagi semua pihak,” tambah Filep.
Keempat, Filep mendorong atensi Kejagung terhadap masalah-masalah yang terkait dengan realisasi Program Strategis Nasional (PSN) di daerah, baik dalam bentuk pembangunan infrastruktur umum maupun investasi. Hal itu terutama untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum maupun dampak yang merugikan masyarakat setempat.
“Cukup banyak PSN investasi di tanah Papua. Masyarakat menyambut baik itu senyampang dijalankan dengan benar dan menguntungkan masyarakat dan tidak merampas hak-hak masyarakat di daerah. Untuk kasus Papua Barat, saya juga menyampaikan perlu adanya tim investigasi terhadap program-program strategis nasional, baik itu proyek pembangunan jalan, jembatan maupun pendirian pabrik pupuk di Papua Barat terkait dengan dampak keuntungan dan kerugiannya,” ungkap Filep.
Di kesempatan yang sama, Pace Jas Merah ini juga menyampaikan perkembangan laporan advokasi terkait dana Cost Recovery SKK Migas dan BP Tangguh dan program CSR mereka. Ia mengatakan, kasus ini telah menjadi atensi Jaksa Agung yang juga telah banyak menerima pengaduan masyarakat tentang permasalahan serupa.
“Harapannya Jaksa Agung segera membentuk tim investigasi dalam rangka untuk menelusuri semua pengaduan masyarakat dan pengaduan kami Senator terkait dengan dugaan penyalahgunaan dana CSR maupun cost recovery SKK Migas dan BP Tangguh,” jelasnya.
Selaku senator Papua Barat Filep juga mengapresiasi Jaksa Agung juga yang telah memberikan afirmasi rekrutmen khusus bagi putra-putri asli Papua dan pengangkatan serta penempatan khusus bagi OAP. Aspirasi itu disampaikan Filep pada pertemuan tahun 2022 lalu.
“Puji tuhan Jaksa Agung telah menjawab itu. Saya selaku Senator Papua Barat memberikan dukungan kepada Kejaksaan Agung untuk tegas melakukan penegakan hukum di daerah dan juga melakukan afirmasi bagi putra-putri asli Papua yang ingin mengabdikan dirinya di institusi Kejaksaan,” pungkas Filep.
