JAM-Intel menjelaskan bahwa dalam penegakan hukum terkait dengan penanganan tindak pidana pemilu, Jaksa Agung juga memerintahkan kepada jajaran tindak pidana khusus dan jajaran intelijen untuk menunda proses pemeriksaan baik dalam tahap penyelidikan maupun tahap penyidikan terhadap penanganan laporan dugaan kontestasi pemilu/pemilihan. Hal ini ditetapkan selama proses penyelenggaraan pemilu/pemilihan untuk menjaga netralitas penegakan hukum.
Dalam acara tersebut, JAM-Intel menambahkan terkait dengan berbagai langkah strategis yang telah dilakukan melalui bidang intelijen antara lain:
Mengoptimalkan posko pemilu melalui system Adhyaksa Command Center (ACC) untuk memantau potensi AGHT Pelaksanaan tahapan Pemilu 2024, prediksi kekuatan partai, politik, profiling calon legislative, 0pengawasan dana kampanye, Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan dana Pemilu;
Mengoptimalkan program penerangan hukum/penuyuluhan hukum tentang edukasi politik;
Melakukan pertukaran dan pemanfaatan data atau informasi dengan KPU/Bawalu RI;
Melaksanakan pengamanan pembangunan strategis terkait pengadaan dan pendistribusian logistic pemilu;
Mengoptimalkan program jaga desa berbasis teknologi informasi untuk memantau/mengawasi penggunaan dana desa/hibah desa agar tidak terjadi penyimpangan penggunaan untuk kepentingan politik;
Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui program Bimtek, FGD dan kegiatan lainnya.
Diakhir sesi JAM-Intel menuturkan bahwasannya Kejaksaan akan terus melakukan pemantauan penyelenggaraan Pemilu 2024 melalui system ACC Posko Pemilu Kejaksaan, khususnya terkait dengan dana kampanye dan Kejaksaan juga membuka ruang hotline kepada public jika menemukan adanya penyimpanan/pelanggaran penyelenggaraan tahapan pemilu untuk segera ditindaklanjuti sesuai dengan tudas dan kewenangan kejaksaan.
