JAKARTA, otonominews.id – Kemendagri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Restuardy Daud membuka Focus Group Discussion (FGD) Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Dalam Mendukung Program Percepatan Penurunan Stunting di Daerah di Holiday Inn Bandung, beberapa waktu lalu.
Dalam rilis yang diterima redaksi, Rabu (13/12), acara kerja sama Kementerian Dalam Negeri dengan United States Agency for International Development (USAID) ini bertujuan untuk menjaring masukan pemangku kepentingan terkait guna mendukung penyempurnaan sistem monitoring dan evaluasi perencanaan dan penganggaran percepatan penurunan stunting secara terintegrasi agar dapat digunakan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga desa.
Dalam sambutannya, Restuardy Daud mengingatkan bahwa dalam rangka mencapai target penurunan prevalensi stunting 14% pada tahun 2024 dan keberlanjutannya di era pemerintahan baru diperlukan penyempurnaan sistem monitoring dan evaluasi terhadap keseluruhan indikator daerah (esensial, suply, dan provinsi) yang terintegrasi sesuai lampiran Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
Lebih lanjut, mengejar target prevalensi 14% di tahun 2024, penurunan dari tahun 2023 ke tahun 2024 masih membutuhkan 3,5% poin.
Meskipun secara bertahap berhasil menurunkan prevalensi stunting, menurut Restuardy Daud kenyataan pelaksanaannya masih menghadapi masalah di lapangan.
“Hasil Rapat Pengarahan Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting oleh Setwapres pada bulan Mei 2023 menunjukkan bahwa 80% kabupaten/kota pada 12 provinsi prioritas menghadapi masalah seperti komitmen, koordinasi, perencanaan, penganggaran, regulasi, pemantauan dan evaluasi, data, dan sumber daya manusia”.
