2. Memerintahkan Termohon (KLHK) untuk mengembalikan muatan Kapal MT. TUTUK GT.7463 berupa fuel oil sebanyak 5.500.538 Kgm (-+ 5.500 ton) kepada keadaan semula sebelum dilakukan penyitaan;
3. Memerintahkan Termohon (KLHK) untuk membuka kembali pita kuning penyitaan yang dipasang oleh Termohon (KLHK) pada tank valve manifold (ujung lobang atas tangki kapal) kapal MT. TUTUK GT. 7463;
4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dilakukan oleh Termohon (KLHK) yang berkaitan dengan penyitaan terhadap muatan kapal MT. TUTUK GT.7463 berupa Fuel oil sebanyak 5.500.538 Kgm (-+ 5.500 ton);
Karena itu, LSM LIRA menduga ada praktek mafia hukum yang dilakukan Dirjen dan Direktur Pidana Gakkum KLHK dengan berkolaburasi meminta supervisi hukum ke Deputi III Bidang Hukum Kemenkopolhukam, Sugeng Purnomo. Namun Deputi III telah menyatakan tidak ada masalah.
“Dari sini LBH LSM LIRA bentuk tim guna mempelajari dari aspek Teknis dan Hukum. Materinya sedang dipelajari. Kita juga membentuk Tim untuk menelusuri kekayaan Dirjen dan Direktur Pidana,” tegas Jusuf Rizal, pria berdarah Madura Batak itu.
Masalah ini kelihatannya kian seru, tapi melihat track record LSM LIRA yang berani bongkar Korupsi Alkom dan Jarkom Mabes Polri, membuka Rekening Gendut 17 Pati Polri serta Rekening Gendur Banggar DPR RI, menghadapi Dirjen dan Direktur Pidana Gakkum KLHK, tidak terlampau berat mengingat Jusuf Rizal juga Relawan Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019.
“Kami menduga ada mens rea (niat buruk) dalam kasus ini sehingga lebih dari setahun digantung. Kami mendesak agar pihak KLHK segera melaksanakan keputusan Pengadilan,” tegas Jusuf Rizal penggiat anti korupsi yang juga Ketum FSPTSI (Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) yang membawahi tenaga kerja bongkar muat (TKBM) Pelabuhan.
