“Rakyat itu tidak hanya yang laki-laki, tuanku itu adalah rakyat juga perempuan. Hal itu juga yang membuat saya mari jangan hanya di partai, di masyarakat juga harus bergerak,” jelas Nurul.
Ditemui sebelum acara, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa acara diskusi hari ini menjadi suatu peristiwa yang sangat penting. Dimana, setiap tahun selalu dirayakan oleh PDI Perjuangan.
Hasto juga mengutip peryataan Presiden Pertama RI Ir Soekarno atau Bung Kurno soal peran perempuan sebagai jalan peradaban bangsa.
“Bung Karno menegaskan bahwa perempuan jalan peradaban,” kata Hasto yang turut didampingi oleh Syafira, calon anggota legislatif DPRD kabupaten Bekasi.
Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud ini juga menambahkan, Indonesia akan maju apabila laki-laki dan perempuan sama-sama menunjukan peran dalam kemajuan bangsa.
Dia pun mengibaratkan, laki-laki dan perempuan sebagai burung Garuda yang terbang dengan kedua sayapnya.
“Bagaimana kepakan sayap burung Garuda, terbang ke angkasa di dalam posisi yang sederajat, saling mendukung, saling berkolaborasi untuk kemajuan Indonesia kita,” terang Hasto.
Di lokasi acara, juga disediakan spanduk putih yang bisa diisi dengan aspirasi kaum perempuan dalam memajukan dan perjuangan terhadap demorkasi di Indonesia.
Sebagai informasi, setiap tahunnya, DPP PDIP selalu menggelar peringatan Hari Ibu pada 22 Desember.
Hari Ibu merupakan momentum untuk mengenang perjuangan pergerakan perempuan dalam Kongres Perempuan Indonesia Pertama pada 22 Desember 1928 di Ndalem Joyodipuran, Yogyakarta.
Saat itu, ada sekitar 600 perempuan dan ibu yang berasal dari 30 organisasi perempuan di Jawa dan Sumatra yang berkumpul.
Mereka mendiskusikan upaya untuk meningkatkan derajat dan kiprah perempuan dalam gerakan bangsa. Melalui Dekrit Presiden Nomor 316 Tahun 1959, Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, menetapkan tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu.
Di era Orde Baru, rezim Soeharto mereduksi hak-hak perempuan terutama hak-hak politiknya. Rezim ini mendirikan organisasi perempuan Dharma Wanita Persatuan yang bertugas mengontrol dan mengawasi kegiatan perempuan.
Orde Baru mendiskriminasi pekerja perempuan dengan gaji yang jauh di bawah gaji laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Sejumlah perempuan yang bersuara kritis dan berani membela hak-hak kaum perempuan berujung pada kematian tragis.
