Bandung, Otonominews.id – Ketua Dewan Penasihat TPD Ganjar Pranowo-Mahfud MD Provinsi Jawa Barat, Mayjen (Purn) TNI TB Hasanuddin meminta TNI, Polri, Kejaksaan, hingga Kementerian Kominfo, bisa menerapkan prinsip netralitas selama pelaksanaan pilpres 2024.
Menurut dia, demokrasi bakal hancur dan kembali ke era Orde Baru (Orba) apabila lembaga negara tidak menerapkan netralitas dalam kontestasi politik.
Dia menyampaikan demikian dalam sambutan setelah proses peresmian kantor TPD Ganjar-Mahfud Jawa Barat di Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung, Minggu (24/12).
“TNI dan polisi, termasuk kejaksaan harus netral karena itu prinsip berdemokrasi di Republik ini. Siapa yang menghancurkan demokrasi, sama saja membalik ke era Orde Baru,” kata TB Hasanuddin dalam sambutannya.
Dia mengatakan TNI dan lembaga negara lain memang tidak boleh berpolitik praktis sebagaimana amanat yang tertuang dalam perundang-undangan.
TB Hasanuddin pun menyerukan kepada sukarelawan dan kader parpol pendukung Ganjar-Mahfud tidak takut melawan setiap aksi kezaliman lembaga negara melalui keberpihakan di politik praktis.
“Saya lihat, (kalau, red) mulai di sana aparat kepolisian aneh-aneh, jangan takut. Saya siap mati untuk melawan kezaliman ini. Termasuk TNI tidak boleh berpolitik, itu UU yang ditetapkan menurut kepentingan dan kehendak rakyat,” kata politikus PDI Perjuangan itu.
Selain TNI, Polri, dan Kejaksaan, TB Hasanuddin juga mengingatkan Kemenkominfo berlaku netral selama pelaksanaan pilpres 2024.
