Jakarta, Otonominews.id – DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyebutkan ada upaya pengondisian lembaga survei untuk menarasikan Pilpres 2024 satu putaran. PDIP memandang perlunya satu komite independen untuk memantau kredibilitas lembaga survei dalam melakukan riset agar demokrasi Indonesia bisa terjaga.
“Jadi, diusulkan saja nanti pembentukan semacam komite independen dari kalangan perguruan tinggi untuk mengaudit hasil-hasil survei karena ini terkait dengan kepentingan rakyat, terkait dengan kualitas demokrasi,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam konferensi pers awal tahun di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Selasa (2/1).
Menurut dia, komite independen ini akan mengaudit lembaga survei mana yang menggunakan metodologi secara benar.
Ketua Badan Kebudayaan Nasional (BKN) PDIP Aria Bima menambahkan dirinya mendengar informasi pengondisian dari koleganya yang berada di kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN). Aria Bima sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR RI sering berdiskusi mengenai Pilpres dengan rekan-rekan dari pendukung AMIN di NasDem, PKB, dan PKS.
“Saya dengan teman-teman Komisi VI dari 01, memang melihat ada satu desain untuk menggiring opini satu putaran. Jadi, kami melihat ada lembaga survei yang diharapkan hasil-hasil itu satu putaran. Kami cermati betul, antarlembaga survei sendiri harusnya dipertemukan untuk menguji dan meneliti juga didalam mengambil respondennya seperti apa, kenapa misalnya untuk swing voters itu masih ada juga yang terlalu tinggi. Kenapa justru paslon yang disuruh komentar, harusnya media baik itu TV One Kompas CNN, dan lain-lain mempertemukan antar lembaga survei, untuk menguji teknologi secara akademis,” kata Aria Bima.
Aria Bima memandang ada pembentukan yang sangat jelas dalam opini satu putaran lewat lembaga survei. Di sisi lain, lanjut Aria Bima, seharusnya lembaga survei bertugas untuk memotret realitas melalui sampel atau responden.
“Bukan menciptakan hasil yang sesuai dengan keinginan membangun opini satu putaran,” kata dia.
