PDIP Yakin Dukungan Pelopor PPP ke Prabowo-Gibran Bentuk Politik Devide Et Impera

Ucapkan Selamat Ulang Tahun, Sekjen PDIP Bela PPP

PDIP Yakin Dukungan Pelopor PPP ke Prabowo-Gibran Bentuk Politik Devide Et Impera
Hasto Kristiyanto bersama Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, serta kader muda PDIP Aryo Seno Bagarkoro dan Setiawan saat konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Sabtu (6/1/2024).
120x600
a
0 Shares

Jakarta, Otonominews.id (PDIP) meyakini Partai Persatuan Pembangunan () solid dalam memenangkan pasangan nomor urut tiga di , Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Sekjen PDIP menilai langkah Ketua TKN Prabowo-Gibran Rosan Roeslani yang mengumumkan pelopor PPP mendukung Paslon nomor urut 2 sangat mirip dengan gaya politik imprealisme Belanda, yakni politik pecah belah atau devide et impera.

“Ketika saya melihat Pak Rosan selaku ketua TKN Prabowo-Gibran mengumumkan adanya kader pelopor PPP yang menyampaikan dukungan ini sebenarnya menyangkut masalah etis. Ini merupakan upaya-upaya politik devide et impera zaman kolonialisme Belanda yang seharusnya tidak dilakukan,” kata Hasto dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Sabtu (6/1/2024).

Hasto menegaskan, PDIP sangat yakin pihak yang mengaku pelopor PPP mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo-Gibran dan dihadiri Rosan Roeslani itu sebagai bentuk ketidaketisan dalam politik.

“Ini bukan persoalan solid atau tidak ini persoalan etika,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Sabtu (6/1/).

Hasto melakukan konferensi pers bersama Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, serta kader muda PDIP Aryo Seno Bagarkoro dan Setiawan.

Kembali ke Hasto, ia juga menyampaikan selamat ulang tahun kepada PPP yang ke-51. “Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk PPP,” kata Hasto.

Hasto menilai PPP merupakan partai yang memiliki akar sebelum kemerdekaan RI.

“Sehingga ketika saya melihat Pak Rosan selaku ketua TKN Prabowo-Gibran mengumumkan adanya kader pelopor PPP yang menyampaikan dukungan ini sebenarnya menyangkut masalah etis. Ini merupakan upaya-upaya politik devide et impera zaman kolonialisme Belanda yang seharusnya tidak dilakukan,” kata Hasto.

r
Lihat Juga :  Mendagri: 105 Tahun Damkar, Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Personel Jaga Kepercayaan Publik

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *