Untuk itu, Wakil Ketua DPR RI bidang Kokesra ini mengusulkan agar aturan-aturan serta kebijakan yang tidak adil harus dibenahi.
“Kedua soal kontrak kerja dan kepastian masa depan hak-hak normatif pekerja, dan beberapa isu-isu lainnya yang sebetulnya bisa diatasi dengan revisi sekaligus pembenahan peraturan-peraturan didalamnya baik Perpres maupun aturan-aturan lainnya,” terang Gus Imin.
Dalam hal ini, tutur Gus Imin, seluruh pemangku kepentingan betul-betul terbuka dan bersedia untuk melakukan dialog. “Karena itu, yang paling penting dalam pembuatan Undang-Undang dan penyempurnaannya adalah proses dialog yang terbuka, yang melibatkan dan memberi partisipasi seluruh Stakeholder nya,” ujar Gus Imin.
“Dalam hal ini Omnibus Law kita revisi untuk kepentingan bersama. Tentu sesuai kebutuhannya,” ucap Gus Imin.
