JAKARTA, (otonominews.id) – Wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin mengingatkan resiko sosial politik atas wacana Pemakzulan presiden Joko Widodo oleh koalisi Masyarakat Sipil menjelang pemilu serentak 2024.
Menurutnya, mekanisme Pemakzulan membutuhkan proses politik dan hukum yang panjang dan rumit. Sementara waktu pelaksanaan pemilu serentak hanya tersisa satu bulan.
“Kami menghormati hak menyatakan pendapat politik Koalisi masyarakat Sipil atas fenomena politik saat ini. Namun menuntaskan proses Pemakzulan presiden memiliki resiko sosial politik yang justru akan berdampak pada semua bidang kehidupan masyarakat”, ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Jum’at (12/01).
Pemakzulan, kata Sultan, merupakan proses politik yang konstitusional yang patut dihargai. Namun hal tersebut berpotensi menyebabkan keresahan sosial, mengingat tingkat kepuasan dan dukungan politik masyarakat terhadap presiden Joko Widodo masih cukup tinggi.
“Kami minta semua pihak untuk menahan diri dengan tidak mewacanakan isu politik yang rentan mengganggu stabilitas politik nasional menjelang pemilu. Mari kita hadapi proses pemilu yang sedang berlangsung dengan penuh kegembiraan dan demokratis”, sambungnya.
