“Itulah mengapa, negara-negara di dunia sedang menyiapkan diri untuk memperkuat kedaulatan pangan mereka. Bahkan sudah menggunakan pendekatan BioTeknologi dan intensifikasi lahan, untuk menghasilkan pasokan pangan yang mencukupi,” tukas dia lagi.
LaNyalla mencontohkan Amerika Serikat yang kini memiliki luas tanaman berbasis BioTeknologi terbesar di dunia, yaitu 75 juta hektar untuk tanaman kapas, kedelai, dan jagung. Brazil menggunakan BioTeknologi untuk tanaman kedelai seluas 50 juta hektar. Sementara di Asia, India tercatat menggunakan tanaman berbasis BioTeknologi seluas 11,4 juta hektar. China, menggunakan BioTeknologi untuk menyulap lahan gurun yang gersang untuk bisa ditanami.
“Ironisnya di saat negara lain sedemikian tinggi orientasinya dalam pembangunan sektor kedaulatan pangan, Indonesia masih memilih jalan pintas, untuk impor bahan kebutuhan pangan. Ini terjadi karena adanya segelintir orang yang diuntungkan sebagai importir produk konsumsi,” tegasnya.
Oleh karena itu, dalam kesempatan tersebut LaNyalla kembali menawarkan peta jalan untuk lebih memperkuat kedaulatan bangsa, baik kedaulatan di sektor pangan, maupun di sektor pengelolaan sumber daya alam lainnya. Dengan cara menerapkan kembali secara utuh azas dan sistem bernegara yang sesuai dengan falsafah dasar bangsa dan negara ini, yaitu Pancasila.
“Seperti diketahui Amandemen Konstitusi tahun 1999 hingga 2002, menjadikan Indonesia mengadopsi sistem bernegara ala Barat, yang individualistik dan ekonomi yang semakin kapitalistik liberal. Jauh dari konsep ekonomi kesejahteraan yang dirumuskan para pendiri bangsa, yang tertulis di dalam Undang-Undang Dasar Naskah Asli berikut penjelasannya,” papar dia.
Sejak penggantian Konstitusi itu, negara semakin memberi karpet merah bagi kekuatan modal untuk menguasai kekayaan dan sumber daya alam. Akibatnya negara ini memberikan ruang yang luas kepada segelintir orang untuk menguasai bumi, air dan menguras sumber daya alam Indonesia.
“Hasilnya adalah ketidakadilan ekonomi. Dan ketidakadilan ekonomi tersebut adalah penyebab kemiskinan struktural. Inilah sebenarnya akar masalah kemiskinan yang kita hadapi,” ungkapnya.
Terkait otonomi daerah dan otonomi desa, Wakil Bupati Situbondo. Hj. Khoirani, S.Pd., M.H menilai perlunya integrasi, sinergi dan kolaborasi yang baik antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa. Tentunya dengan kehadiran dan arahan Ketua DPD RI di Situbondo akan semakin menambah kuat kerjasama antara keduanya.
“Mudah-mudahan kehadiran beliau Ketua DPD RI akan membawa manfaat bagi masyarakat Situbondo, juga menambah semangat kita dalam memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tutur Hj. Khoirani.
Wakil Bupati juga menghimbau ke Pemerintah Desa bersama-sama memupuk semangat kerja, meningkatkan motivasi dan rasa pengabdian sehingga menjadikan Situbondo berjaya serta berkelanjutan.
“Otonomi desa harus diikuti partisipasi dari masyarakat melalui dialog dengan stakeholder desa. Sehingga kebijakan yang diambil benar-benar aspirasi dari masyarakat yang memberi manfaat ekonomi langsung namun tetap berorientasi pada pembangunan Kabupaten Situbondo serta Provinsi Jawa Timur,” ucap dia.
Dalam acara tersebut, LaNyalla didampingi Kabag Sekretariat Ketua DPD RI, Azmaryadhy Djunaedhy. Selain Wakil Bupati Situbondo hadir Sekda Kabupaten Situbondo Wawan Setiawan, seluruh Kepala OPD, Camat dan ratusan kepala desa se-Kabupaten Situbondo. Hadir juga Ketua MPC PP Kabupaten Situbondo, Dwi Puji Rahayu.
