Jakarta, Otonominews.id – Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berencana menekan anggaran subsidi untuk merealisasikan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di tengah besarnya nilai utang saat ini yang telah tembus Rp 8.000 triliun lebih.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno mengatakan hal itu. Menurutnya, efisiensi itu harus dilakukan di tengah besarnya utang pemerintah saat ini yang merupakan dampak dari masa Pandemi Covid-19. Efisiensi dalam pemberian subsidi itu menjadi opsi yang akan ditempuh jika menang Pilpres 2024.
“Subsidi kita itu masih terlalu besar dan tidak tepat sasaran, ini adalah salah satu yang akan kita sisir ke depannya untuk mendapatkan efisiensi APBN ke depan,” kata Eddy dalam program Your Money Your Vote CNBC Indonesia, dikutip Kamis (11/1/2024).
Eddy mencontohkan, subsidi yang akan diefisiensikan pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang adalah subsidi yang selama ini tidak tepat sasaran dan cukup banyak memakan anggaran. Misalnya, subsidi BBM jenis Pertalite, serta subsidi tabung gas LPG 3 kg.
Hal ini mendapat kritik keras dari Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino. Arjuna mengungkapkan subsidi BBM dan LPG masih sangat diperlukan, terutama untuk masyarakat miskin dan UMKM.
Apabila banyak yang tak tepat sasaran, menurut Arjuna solusinya bukan menghapus subsidi tersebut melainkan memperbaiki tata kelola subsidi agar tepat sasaran.
Karena menurut Arjuna, subsidi BBM dan LPG berguna untuk meredam inflasi, membantu rakyat miskin, dan melaksanakan pelayanan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945.
“Kami tidak setuju apabila subsidi BBM dan LPG dihapus, karena rakyat miskin dan UMKM masih sangat membutuhkan. Jika banyak yang tidak tepat sasaran, ya diperbaiki tata kelolanya. Jangan dihapus subsidinya. Harus inovatif dong”, tegas Arjuna