Karena itu, penting bagi negara ini untuk memperketat aturan. Menurut dia, gagasan yang sudah berkembang antara lain disampaikan Peneliti Hukum Tata Negara Indonesia Zainal Arifin Mochtar bahwa Indonesia harus punya UU mengatur lembaga kepresidenan yang membatasi kekuasaan presiden pada masa krusial.
“Kalau tidak dibatasi, presiden yang sedang berkuasa untuk menang yang kedua kali. Ternyata presiden yang sudah tidak bisa dipilih lagi bisa melabrak banyak aturan kemudian membahayakan kesehatan pemilu dan demokrasi. Maka harus ada pembatasan kekuasaan presiden,” jelasnya.
Dia menjelaskan banyak sekali ilustrasi yang menunjukkan Jokowi telah blunder. Terakhir, kata dia, ketika Jokowi membuat pernyataan boleh, presiden dan menteri berpihak dan berkampanye, selama tidak menggunakan fasilitas negara.
‘Jokowi, presiden, dan kepala negara itu tiga entitas yang tidak bisa dipisah dengan gampang. Ketika caleg memasang foto Jokowi, maka harus cuti karena kalau ada foto di baliho yang bersangkutan berpihak. Ketika berpihak berlaku aturan yang membatasinya. Ketika tidak cuti, terlanggarlah aturan itu,” kata Eep.
Menurut dia, Indonesia kini memiliki Presiden Jokowi yang sangat menantang di ujung pemerintahannya. Dia menambahkan Jokowi menantang orang untuk berpikir waras untuk punya keberanian melawan ketika kekuasaan yang pongah dan kuatnya itu ada dan konkrit.
“Pilpres ini adalah pilpres yang paling brutal sepanjang sejarah reformasi,” kata Eep.
