JAKARTA, (otonominew.id) – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perempuan ICMI, Welya Safitri menegaskan Indonesia sebagai negara mayoritas muslim, harus memperjuangkan agar Hari Hijab Nasional dapat dicanangkan secara resmi oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai wujud kepedulian dan penghormatan negara terhadap pelaksanaan syariat menutup aurat bagi kalangan muslimah.
“Kami akan perjuangkan, agar tiap 8 Maret menjadi Hari Hijab Nasional sebagai wujud penghargaan negara bagi muslimah yang konsisten melaksanakan perintah agama dalam hal berhijab. Karena itu, kita akan berusaha keras agar Presiden Joko Widodo dapat mencanangkan cita-cita mulia tersebut,” ujar Welya dalam Rapat Kerja Nasional ICMI pada Ahad (28 Januari 2024) di Hotel Aryaduta, Jakarta.
Welya, tokoh wanita yang juga sukses menginisasi gerakan Polwan Berjilbab itu sangat berharap menjelang akhir jabatannya Presiden RI itu dapat meninggalkan hadiah manis bagi kaum muslimah di Indonesia dengan Keppres Hari Hijab Nasional tersebut nantinya.
“Istana Bogor adalah sejarah bagi Perempuan ICMI dalam kesuksesan menggulirkan Undang-undang bolehnya Polisi Wanita (Polwan) berjilbab dalam seragamnya, dan Hari Hijab Nasional ini adalah salah satu program prioritas dalam kegiatan Mudzakarah Nasional Cendekiawan Muslimah Seluruh Indonesia,” jelas Welya.
Rencananya, kegiatan itu akan melibatkan seluruh organisasi masyarakat Islam di Indonesia yang memiliki sayap organisasi kemuslimatan atau perempuan, sehingga perlu didukung oleh para pimpinan Ormas yang ada.
“Selain pencanangan itu, kita juga memprioritaskan untuk dihidupkannya kembali Komisi Lansia yang sebelum ini pernah di nonaktifkan oleh Pemerintah. Jangan sampai justeru upaya birrul walidayn (berbakti kepada orangtua) ini malah dihilangkan tanggungjawabnya oleh negara,” kata Welya.
