Jakarta, Otonominews.id – Indonesia terancam jadi negara gagal akibat rusaknya demokrasi, serta tumbuhnya sistem oligarki.
Kondisi ini menggugah civitas academica dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia untuk menyatakan sikap terhadap situasi politik dan demokrasi di Indonesia jelang Pemilu 2024.
Namun sayang, gerakan moral dari para akademisi ini justru mendapat pandangan negatif dari sejumlah pihak dengan menuduh sebagai partisan politik.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Harkristuti Harkrisnowo menyayangkan dengan pihak yang berpandangan bahwa turun gunungnya para guru besar telah diokrestasi atau menjadi partisipan dari calon yang maju di Pilpres 2024.
Hal ini disampaikannya dalam acara “webinar: Refleksi Kebangsaan Profesor Indonesia” yang diadakan oleh Asosiasi Profesor Indonesia (API). Sejumlah guru besar dari berbagai universitas hadir dalam acara tersebut.
“Saya sangat terganggu dengan adanya tuduhan-tuduhan kepada kita semuanya yaitu bahwa gerakan-gerakan kita itu adalah gerakan yang sudah diokrestasi, buat saya itu menyinggung dan menyakitkan juga menunjukkan pemikiran yang dangkal. Bayangkan academica itu dianggap partisan, bahwa para GB (Guru Besar) bisa diokrestasi,” ungkap Harkristuti secara daring, Rabu (7/2/2024).
Menurut dia, banyak yang tidak tahu forum diskusi guru besar itu termasuk academica, tak pernah sepi akan ekspresi pemikiran masing-masing yang sangat dinamis, baik itu di prodi bahkan sampai fakultas, dan itu baru di satu universitas.
“Bagaimana anda membayangkan, adanya satu master mind, satu aktor intelektual yang mampu memobilisasi sekian ratus guru besar di perguruan tinggi untuk menyuarakan satu keresahan dengan esensi dan menyampaikan pesan yang sama. Mungkin yang punya ide bahwa guru besar ini diokrestasi tidak pernah diskusi dengan akademisi apalagi dengan guru besar,” ungkap Harkristuti.
“Ini sangat mengerikan ketika kita dianggap berpolitik,” sambungnya.
Harkristuti menegaskan, turunnya para guru besar ini adalah bentuk kepedulian terhadap kondisi politik dan alam demokrasi Indonesia saat ini.
