Basarah mengatakan NU dan Muhammadiyah memiliki program nyata yang bermanfaat secara langsung bagi pengentasan kemiskinan, pelayanan kesehatan, pendidikan, menjaga, dan mengawal demokrasi bangsa, kesetaraan gender, dan merawat keberagaman.
“Kami atas nama keluarga besar PDI Perjuangan mengucapkan selamat kepada NU dan Muhammadiyah atas Anugerah Penghargaan dari ZAHF di tahun 2024. Tasyakuran ini memang secara khusus kami persembahkan kepada NU dan Muhammadiyah atas kemenangan di ZAHF 2024 dan atas upayanya dalam menjaga Indonesia bersama komponen bangsa yang lainnya. Semoga penghargaan ini dapat berguna nusa dan bangsa Indonesia serta berguna bagi persaudaraan seluruh umat manusia di muka bumi ini,” kata Basarah.
Basarah lalu menceritakan awal Megawati diminta untuk menjadi dewan juri ZAHF yang dimulai ketika ada surat permohonan dari sekjen lembaga tersebut Prof Mohamed Abdusalam pada 24 Juli 2023.
Abdusalam dalam suratnya meminta kesediaan Presiden kelima RI itu untuk menjadi salah satu Dewan Juri bagi ZAHF 2024.
Basarah menyampaikan Abdulsalam meminta Megawati menjadi juri ZAHF 2024 atas keinginan langsung dari Imam Besar Al Azhar Prof Ahmad el Thayyeb.
Dia menuturkan Megawati kemudian menyatakan kesediaan sebagai juri ZAHF melalui surat pada 1 Agustus 2023 dan secara khusus menugaskan Zuhairi Misrawi untuk menjadi asisten wanita kelahiran Yogyakarta itu sebagai Juri ZAHF.
Basarah dan Zuhairi juga mendampingi Megawati selama proses penjurian ini hingga menghasilkan pemenang penghargaan ZA ini di 2024.
Basarah menerangkan ada enam orang Juri ZAHF pada 2023/2024. Selain Megawati Soekarnoputri, yaitu Imam Kesukupan Bueonos Aires 1967 dan saat ini sedang manjabat sebagai Prefek Emeritus Dikasteri Tahta Suci Untuk Gereja-Gereja Oriental se-Dunia Kardinal Leonardo Sandri, Sekjen Konferensi PBB untuk Perdagangann Pembangunan serta Wakil Presiden Kosta Rika 1994-1998 Rebeca Grynspan Mayufis, Ketua Komisi Kebebasan Beragama Internasional Amerika Serikat Rabbi Abraham Cooper, Dirjen UNESCO 2009-2017 Irina Bokova, Sekjen ZAHF dan Sekjen Majelis Hukama Muslimin Prof Mohamed Abdulsalam.
