Selain itu, lanjut Mulyanto, terkait rasio elektrifikasi PLN harus bisa menuntaskan target 100 persen di tahun 2024 ini. Perhitungan elektrifikasi juga harus berbasis rumah tangga, bukan berbasis desa.
“Pemerintah berjanji pada tahun 2020 sudah tidak ada rumah yang gelap dari sabang hingga Merauke, namun faktanya target itu gagal diwujudkan. Kini pemerintah berjanji di tahun 2024 rasio elektrifikasi rumah tangga mencapai 100 persen,” ujar Mulyanto.
“Saya tidak yakin ini tercapai, karena faktor inputnya, seperti anggaran untuk program pemasangan listrik baru yang biasanya dari dana PMN untuk PLN justru “nol” untuk tahun 2024,” sambung Anggota Baleg DPR RI ini.
Sementara, tutur Mulyanto, anggaran program pemasangan listrik baru gratis di Kementerian ESDM tahun 2024 menurun.
“Usulan program tambahan khusus untuk mencapai 100 persen rasio elektrifikasi di Kementerian ESDM juga tidak disetujui pemerintah. Kalau inputnya lemah seperti ini mustahil tercapai rasio elektrifikasi 100 persen di tahun 2024,” terang Mulyanto.
Legislator asal Dapil Banten 3 ini menyebut, dalam kondisi tertentu bisa saja PLN mencari sumber pendanaan sendiri untuk pengembangan elektrifikasi publik, dan tidak mengandalkan pendanaan pemerintah.
Selama ini kan PLN rajin menerbitkan obligasi, laku tak pernah default, karena dijamin pemerintah. PLN harusnya rajin cari pendanaan secara mandiri. apalagi untuk transisi pembangkit, karena skema kemitraaan Just energy Transition Partnership yang USD 20 miliar dari negara maju juga gak keliatan komitmennya sampai saat ini.
“JETP ini kan cuma tebar angin surga. Faktanya skema JETP menjadi utang dengan bunga komersil. Pemerintah jangan sekedar umbar janji tanpa komitmen pendanaan yang jelas,” tandas Mulyanto.
