JAKARTA, otonominews.id – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi terlaksananya penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam rangka mewujudkan transformasi tata kelola kelautan dan perikanan di Indonesia melalui program-program berbasis ekonomi biru.
Dalam keterangannya yang diterima redaksi, Kamis (15/2), Mendagri menyampaikan, adanya MoU tersebut akan membuat sistem bidang perikanan dan kelautan di Indonesia menjadi lebih baik dan sistematis. “Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Bapak Menteri KKP Mas Trenggono atas acara ini, ini akan membuat upaya kita untuk me-manage bidang kelautan dan perikanan lebih sistematis dan lebih kolaboratif, tidak bergerak sendiri-sendiri, [tapi semuanya] di bawah koordinasi dari Kementerian KKP,” katanya saat ditemui awak media pada acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Fairmont Hotel Jakarta, belum lama ini.
Mendagri mengatakan, sebagai negara maritim, Indonesia memiliki potensi kelautan yang luar biasa. Apabila dikelola dengan baik, potensi ini akan memberikan nilai ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat setempat. “Negara kita adalah negara maritim, 65 persen adalah lautan, air, juga ada sungai, ada danau, jadi potensi sangat luar biasa besar, sebaliknya kalau potensi tidak dimanfaatkan atau salah me-manage juga akan menimbulkan bencana,” ujarnya.
Mendagri menambahkan, untuk memajukan potensi kelautan dan perikanan di Indonesia, Kemendagri melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) siap mendukung program KKP. Hal ini terutama dari sisi data dukcapil di antaranya data penduduk, pekerjaan, status, dan alamat.
