“Data kedukcapilan itu adalah data penduduk, itu fiturnya juga cukup lengkap, termasuk pekerjaan, status, alamat, kita bisa blok-blok lagi per daerah, per kabupatan/kota, per desa, per pulau, ini akan membuat program perencanaan tepat sasaran,” tegasnya.
Tidak hanya itu, sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah (Pemda), Kemendagri ke depan akan mendorong Pemda untuk membuat program di bidang kelautan dan perikanan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). “Nah ini harus diatur mulai dari sistem perencanaannya, mereka itu terintegrasi dengan satu sistem aplikasi di Kemendagri namanya SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah,” tandasnya.
Melalui tema besar “Kolaborasi Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Implementasi Ekonomi Biru”, dalam kesempatan itu KKP juga melakukan penandatanganan MoU dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN); Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR); Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); serta tiga perguruan tinggi yaitu Universitas Syiah Kuala (USK), Universitas Hasanuddin (Unhas), dan Universitas Brawijaya (UB).
