JAKARTA, otonominews.id– Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) berkomitmen untuk bekerjasama menjaga keamanan laut Indonesia. Kesepakatan ini muncul dalam dialog bersama antara Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP, Irjen. Pol. Makhruzi Rahman, S.I.K., M.H dengan Kepala Badan Keaamanan Laut (Bakamla) Laksamana Madya (Laksdya) TNI Dr. Irvansyah, di Kantor Bakamla, Rabu, (20/2/2024).
Dalam kunjungannya ke Kantor Kepala Bakamla itu, Deputi Makruzi menyampaikan bahwa dalam penanganan pengelolaan perbatasan, BNPP tidak mungkin jalan sendiri, perlu sinergi dengan semua Kementerian dan Lembaga (K/L) yang menjadi anggota BNPP.
“BNPP beranggotakan 27 K/L, salah satunya Bakamla. Untuk itu perlu kerjasama yang baik dalam penanganan perbatasan,” katanya.
Menurut Deputi Makhruzi, kunjungannya bersama para Asisten Deputi dan Kepala Biro dilingkungan BNPP ini untuk menjajaki bentuk kerjasama yang bisa dilakukan oleh kedua lembaga, seperti pengamanan pulau-pulau kecil terluar dan penguatan fungsi Satuan Tugas (Satgas) Pengamanan Pulau Terluar (Pam Puter) yang berjaga di pulau-pulau yang berbatasan dengan negara tetangga.
Merespon niat baik BNPP ini, Ketua Bakamla sangat mendukung dan menyatakan kesiapannya untuk bersinergi dengan BNPP. “Prinsipnya Bakamla mendukung penuh gagasan BNPP ini dan tinggal merumuskan bersama program dan kegiatan yang akan disinergikan,” ujarnya.
*Bangun Infrastruktur di Karang Singa Simbol NKRI*
Dalam kesempatan tersebut, Deputi Makhruzi juga menyampaikan amanat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Kepala BNPP, untuk memperkuat pengamanan Karang Singa yang terletak di perairan utara dari dari Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), yang berbatasan dengan Malaysia dan Singapura.
“Karena berbatasan langsung dengan Malaysia hingga Singapura. Jangan sampai pulau ini diklaim sebagai wilayah mereka. Ini menjadi titik penanda perbatasan pulau terluar Indonesia dengan Malaysia maupun Singapura,” ungkap Deputi Makhruzi.
Menurut Deputi Makhruzi, Mendagri telah menargetkan pembangunan infrastruktur di Karang Singa, gugusan karang Indonesia di wilayah perbatasan itu merupakan area yang strategis dan rentan dikuasai pihak asing.
“Pemerintah perlu memperkuat kedaulatan Indonesia di gugusan Karang Singa itu demi mengantisipasi ancaman pihak asing dan mencegah insiden Sipadan dan Ligitan kembali berulang,” tandasnya.
