Terkait hal tersebut, Kepala Bakamla Laksamana Madya (Laksdya) TNI Irfansyah, mendukung sikap BNPP. Menurutnya, sudah seharusnya simbol negara hadir di Karang Singa yang menjadi wilayah kedaulatan Indonesia.
“Karang Singa yang sempat diklaim Malaysia itu saat ini perlu di bangun fasilitas oleh Pemerintah Pusat, mulai dari mercusuar dan lainnya. Ini menjadi simbol bahwa negara hadir di perbatasan,” katanya.
Dia menambahkan, kehadiran negara itu bisa ditunjukkan dengan kehadiran aparat pemerintah, nelayan maupun pembangunan. Kepala Bakamla menjelaskan bahwa kapal Bakamla RI akan secara terus menerus menggelar kekuatan sebagai bukti bahwa Bakamla sebagai simbol negara hadir melaksanakan patroli mengamankan daerah perairan perbatasan tersebut.
“Diharapkan tidak hanya Bakamla RI hadir disana namun para penegak hukum lainnya dan pelaku ekonomi turut hadir sebagai bukti negara turut serta memajukan wilayah perbatasan,” pungkasnya.
Perlu diketahui bahwa Karang Singa yang terletak di Perairan utara dari Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau merupakan daerah perbatasan negara RI dengan Malaysia dan Singapura.
Di perairan internasional perbatasan internasional ini, negara Singapura telah menguasai teritorial Batu Putih (Pedra Branca). Negara Malaysia sudah menguasai Karang Tengah (Middle Rock). Penguasaan teritorial dari dua negara tersebut, sudah diputuskan oleh Mahkamah Internasional (International Court of Justice).
Gugusan Karang Singa, yang berlokasi di 6,85 kilometer dari utara Pulau Bintan, merupakan titik strategis (choke point) di Selat Malaka.
Choke point merupakan istilah transportasi merujuk pada perairan sempit yang strategis dan menentukan lalu lintas transportasi dan perdagangan dunia.
Terdapat 6 (enam) choke point dunia, yaitu Terusan Panama, Terusan Suez, Selat Gibraltar, Selat Hormuz, Laut Merah, dan Selat Malaka.
Selat Malaka merupakan jalur penting untuk Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, Vietnam dan Thailand. Jika kita lihat choke point Selat Malaka titik-nya di perbatasan antara karang Malaysia, karang Singapura, dan karang Indonesia.(Humas BNPP)
