Ketiga, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mewujudkan kemandirian fiskal. Poin ini penting karena daerah-daerah yang memiliki PAD tinggi bisa memiliki keleluasaan untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri. Selain itu, Suhajar menjelaskan, PAD yang tinggi juga bisa menaikkan derajat otonomi daerah atau derajat politik desentralisasi untuk membangun daerah dan menciptakan inovasinya di daerah masing-masing.
“Pesan Pak Menteri yang nomor empat adalah wujudkan pemerintahan yang ramah investasi. Hari ini APBD Bintan pajaknya tertinggi dari hotel dan restoran di Bintan, karena Pemda sangat ramah hadirnya investasi ke dalam,” lanjutnya.
Kelima, pendidikan dan kesehatan sebagai jalan menuju kesejahteraan. Pada poin ini, Suhajar menekankan agar perencanaan dan pembangunan terkait pendidikan dan kesehatan harus dibuat secara baik. Pelayanan pendidikan dan kesehatan ini diharapkan bisa menjangkau sampai ke daerah-daerah terpencil di seluruh Indonesia.
“Jadi kalau lebih maju ya memang pendidikan dan kesehatannya jalan lurus menuju kemajuan, tidak ada negara yang bisa memakmurkan rakyatnya kalau pendidikan dan kesehatannya buruk,” tuturnya.
Terakhir, keenam, pelayanan publik untuk mewujudkan keadilan. Suhajar menyampaikan, tugas melayani masyarakat merupakan pekerjaan bersama. Pelayanan publik yang efektif akan memudahkan masyarakat, apalagi ketika dihubungkan dengan teknologi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Mal Pelayanan Publik yang ada tolong di-connecting-kan dengan teknologi. Jadikan layanan elektronik, nanti lebih luas lagi SPBE. Ini tanggung jawab Anda bersama, Bappeda tolong Anda yang memegang tangan kanannya kepala daerah untuk anggaran, Anda bertanggung jawab untuk itu,” tandasnya.
