BATAM Otonominews.id – Direktur Jenderal (Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi mengungkapkan, dalam layanan Administrasi Kependudukan atau Adminduk, sebanyak 60 persen sumber daya manusia (SDM) petugas teknis layanan adalah non-PNS.
Menurut Teguh, apabila akhir tahun tidak ada lagi tenaga honorer, maka eksistensi Dinas Dukcapil di seluruh Indonesia sangat riskan.
Persoalan ini, Teguh menjelaskan, satu dari lima masalah utama pada layanan Adminduk.
Teguh menyampaikan hal ini dalam sambutannya pada pembukaanRapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Catatan Sipil (Rakornas Dukcapil) 2024 di Hotel Harmoni One & Convention Centre, Batam, Kepri, Selasa (27/2/2024). Rakornas tersebut berlangung selama dua hari, mulai tanggal 27 hingga 29 Februari 2024.
Pada Rakornas itu pun Dirjen Teguh memaparkan, kelima masalah utama layanan Adminduk tersebut, di antaranya alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih sangat terbatas.
Selain itu, tidak ada lagi dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk layanan Adminduk di daerah.
