Presiden menyampaikan, keberadaan kantor BPJS Kesehatan ini akan melengkapi pelayanan kesehatan di IKN.
“Saya sangat menghargai pembangunan gedung kantor BPJS Kesehatan di Ibu Kota Nusantara ini. Kalau kemarin yang kita groundbreaking adalah klaster industri keuangan, sekarang BPJS Kesehatan masuk, dan sudah lima rumah sakit dalam proses pembangunan, sehingga ini akan melengkapi pelayanan di Ibu Kota Nusantara terhadap kesehatan masyarakat yang ada di sini dan tentu saja di seluruh tanah air Indonesia,” ujar Presiden.
Presiden Jokowi juga mengapresiasi perbaikan tata kelola yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Saya ingat di 2015-2016 sering sekali saya melakukan rapat-rapat dengan BPJS, urusannya-urusan defisit yang tidak mudah saat itu diselesaikan. Tetapi sudah berapa tahun ini saya enggak pernah rapat. Dan artinya itu sangat bagus pengelolaan di BPJS Kesehatan,” ucap Presiden.
Presiden mengisahkan, sebelumnya dirinya kerap menerima keluhan masyarakat mengenai pelayanan BPJS Kesehatan, salah satunya antrean pasien yang sangat panjang. Namun, menurut Presiden saat ini pelayanan terhadap pasien BPJS Kesehatan telah mengalami perbaikan yang signifikan.
“Awal-awal 2015, 2016, 2017 setiap saya cek ke rumah sakit pelayanan BPJS, keluhannya banyak sekali, mengantrenya lama. Saya ini kan ke lapangan saya, selalu saya kontrol, selalu saya cek, komplainnya masih banyak. Tetapi setelah 2020 ke sini, saya mampir ke rumah sakit, cek ke rumah sakit, cek antrean di pendaftaran, perubahannya sangat drastis sekali, sangat bagus sekali,” ujarnya.
Lebih lanjut, Presiden juga mengapresiasi peningkatan cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan yang saat ini mencapai 267 juta jiwa.
“Saya juga sangat mengapresiasi, sangat menghargai bahwa peserta sekarang sudah 267 juta peserta, 95,7 persen dari total penduduk kita,” tandas Presiden.
Hadir mendampingi Presiden, antara lain, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.
Kemudian ada juga Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono, Kurator IKN Ridwan Kamil, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, Pj. Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, Pj. Bupati Penajam Paser Utara Makmur Marbun, dan Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah.
